Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo meminta bantuan dana hibah untuk percepatan pemulihan infrastruktur di beberapa wilayah setempat pascabencana alam.
"Kami bergerak cepat untuk memperoleh dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," kata Gubernur Gusnar Ismail dalam keterangan diterima di Gorontalo, Rabu.
Gubernur Ismail antara lain di dampingi Wakil Bupati Gorontalo Tonny Junus dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah terkait berkunjung ke kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta diterima Kepada Deputi IV Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB RI Jarwansyah.
Gusnar mengatakan secara langsung menyampaikan keperluan dan urgensi dukungan dana hibah dari pemerintah pusat untuk percepatan proses pemulihan daerah terdampak bencana di Provinsi Gorontalo.
Ia juga mendorong percepatan usulan yang telah diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Boalemo ke BNPB.
"Kami sangat memerlukan dukungan BNPB untuk upaya percepatan pemulihan infrastruktur dan pemukiman masyarakat pasca bencana yang terjadi di beberapa wilayah di Gorontalo. Kami berharap usulan ini segera mendapat respon untuk kemaslahatan masyarakat," kata Gusnar.
Sementara itu Deputi IV Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB RI Jarwansyah menyambut baik koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Jarwansyah mengatakan BNPB siap menindaklanjuti usulan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang masuk sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
"Kami mengapresiasi langkah cepat dan kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo. Koordinasi seperti ini penting untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan berkelanjutan," katanya.
BNPB selanjutnya akan segera melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi dari proposal yang diajukan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Jika sudah lengkap, maka proposal dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dapat segera diajukan ke Kementerian Keuangan.
