Jakarta (ANTARA) - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengapresiasi rencana kenaikan anggaran pertahanan nasional yang akan dilakukan secara bertahap.
Tenaga Profesional Bidang Hubungan Internasional dan Diplomasi Lemhannas Edy Prasetyono mengatakan anggaran merupakan salah satu faktor kekuatan pertahanan suatu negara.
"Namun, anggaran pertahanan Indonesia tidak masuk dalam peringkat 15 anggaran pertahanan terbesar dunia," ujar Edy dalam diskusi bertajuk Aktualisasi Astacita untuk Indonesia Emas 2045: Arah Kebijakan Pertahanan Negara Mendorong Percepatan Pembangunan Nasional di Jakarta, Rabu.
Ia pun mencontohkan bahwa Amerika Serikat (AS), yang memiliki pertahanan sangat kuat mengeluarkan anggaran negara tidak sedikit, yakni 968 miliar dolar AS atau setara dengan Rp15.778 triliun (kurs Rp16.300 per dolar AS). Anggaran pertahanan itu menjadi yang terbesar di dunia pada tahun 2024.
Setelah AS, anggaran pertahanan terbesar dunia lainnya tercatat pada China sebesar 476,7 miliar dolar AS atau setara Rp7.770 triliun dan Rusia Rp461,6 miliar dolar AS atau setara Rp7.524 triliun.
Kemudian, disusul Jerman sebesar 86 miliar dolar AS atau setara Rp1.401 triliun; Inggris 81,1 miliar dolar AS atau Rp1.321 triliun; India 74,4 miliar dolar AS atau Rp1.212 triliun; Arab Saudi 71,7 miliar dolar AS atau Rp1.168 triliun; Prancis 64 miliar dolar AS atau Rp1.043 triliun; dan Jepang 53 miliar dolar AS atau 863,9 triliun.
Lalu, peringkat selanjutnya ditempati Korea Selatan dengan anggaran pertahanan senilai 43,9 miliar dolar AS atau Rp715,57 triliun; Australia 36,4 miliar dolar AS atau Rp593,32 triliun; Italia 35,2 miliar dolar AS atau Rp573,76 triliun; Israel 33,7 miliar dolar AS atau Rp549,31 triliun, serta Ukraina dan Polandia masing-masing 28,4 miliar dolar AS atau Rp462,92 triliun.
Sementara itu, anggaran pertahanan Indonesia untuk tahun 2025 tercatat sebesar Rp165,16 triliun, yang dialokasikan pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Rp53,95 triliun; Markas Besar (Mabes) TNI Rp11,16 triliun; TNI Angkatan Darat Rp57 triliun; TNI Angkatan Laut Rp24,75 triliun; serta TNI Angkatan Udara Rp18,28 triliun.
Selain anggaran, Edy menambahkan bahwa terdapat beberapa faktor lainnya yang bisa mendorong kekuatan pertahanan suatu negara, yang terdiri atas kepentingan strategis, penangkalan, dorongan teknologi, posisi tawar-menawar, serta pengembangan nasional.
"Nah, jadi kalau kita mau mengembangkan kekuatan pertahanan, unsur-unsur ini harus ketemu," ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin beserta jajaran memproyeksikan peningkatan anggaran belanja pertahanan dari semula 0,8 persen menjadi 1,5 persen dari pajak domestik bruto (PDB) secara bertahap, dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kemenhan di Jakarta, Kamis (16/1).
"Peningkatan proyeksi anggaran pertahanan nasional, yang sebelumnya 0,8 persen, ini diproyeksikan bisa di atas 1 persen, bahkan sampai 1,5 persen tentunya secara bertahap dan komprehensif," kata Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal Kemenhan Brigjen TNI Frega F. Wenas Inkiriwang saat jumpa pers dengan wartawan setelah rapat terbatas di Kantor Kemenhan.
Menurut Frega, peningkatan belanja pertahanan di angka 1,5 persen sudah ideal untuk kebutuhan pertahanan seperti membeli alat utama sistem senjata, pembangunan infrastruktur pertahanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pembiayaan strategis lainnya.
Namun demikian, Frega mengakui untuk mewujudkan hal tersebut tidak mudah. Sebab penetapan belanja pertahanan sebesar 1,5 persen harus didukung oleh kondisi perekonomian yang stabil.
