PCO: Sekolah Rakyat bebaskan anak bangsa dari rantai kemiskinan

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO), Adita Irawati mengatakan bahwa Program Sekolah Rakyat yang dimulai pada esok hari, Senin (14/7), dapat membebaskan anak-anak bangsa dari jerat rantai kemiskinan.

“Sekolah Rakyat merupakan implementasi Asta Cita nomor empat Presiden Prabowo. Presiden memahami bahwa pendidikan menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Jangan sampai kemiskinan menjadi warisan," katanya di Jakarta pada Minggu.

Adita menjelaskan, hingga saat ini masih banyak keluarga dari kelompok miskin maupun miskin ekstrem, yakni warga dengan kategori desil 1 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Badan Pusat Statistik (BPS) yang belum memiliki akses terhadap pendidikan layak, apalagi berkualitas karena memiliki hambatan ekonomi.

"Sekolah negeri saat ini memang sudah gratis, tetapi bagaimana dengan biaya transportasi? Bagaimana dengan uang jajan, seragam, dan perlengkapan lainnya? Itu semua menjadi beban keluarga, sementara, untuk makan sehari-hari saja mereka sudah kesulitan," ujar dia.

Menurut Adita, persoalan kemiskinan menjadi tantangan dalam upaya menuju visi Indonesia Emas 2045, karena memengaruhi pengembangan sumber daya manusia. Untuk itu, Sekolah Rakyat hadir untuk memberikan dampak, yakni membuka akses terhadap pendidikan yang berkualitas, pelatihan keterampilan, layanan kesehatan yang memadai, serta pangan dan gizi yang mencukupi.

Melalui konsep sekolah gratis berasrama, diharapkan anak-anak dari keluarga rentan dapat menikmati pendidikan yang setara dan berkualitas tanpa terbebani urusan biaya hidup.

“Dengan adanya Sekolah Rakyat, seluruh kebutuhan siswa akan ditanggung oleh negara,” ucap Adita.

Lebih dari sekadar akses, melalui pemetaan bakat dan potensi siswa, Sekolah Rakyat juga dirancang untuk memberikan keterampilan hidup kepada para siswa, sehingga mereka siap memasuki dunia kerja maupun membangun usaha. Dengan begitu, diharapkan mereka dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan komunitasnya.

"Presiden Prabowo Subianto telah mewanti-wanti bahwa Sekolah Rakyat harus terlaksana dengan tepat, menggunakan cara yang benar, dan benar-benar mencapai tujuannya. Para siswa diharapkan menjadi generasi muda yang mampu berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045," tuturnya.

Berdasarkan data BPS tahun 2025, jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 24,06 juta orang atau 8,57 persen. Sebanyak 3.170.003 jiwa masuk dalam kategori miskin ekstrem.

Keterbatasan ekonomi menjadi tantangan dalam hal pemerataan pendidikan. Berdasarkan data BPS (2024) capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMA/SMK sederajat pada rumah tangga kelompok pengeluaran terendah (kuintil 1) sebesar 74,45 persen, sementara pada kelompok pengeluaran teratas (kuintil 5) capaiannya sebesar 97,37 persen.

Persentase Anak Tidak Sekolah tertinggi berada pada kelompok umur 16-18 tahun, sebesar 19,20 persen. Sekitar 730.703 siswa lulusan SMP tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas. Dari jumlah tersebut, 76 persen keluarga menyatakan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama anak mereka tidak dapat melanjutkan sekolah, sementara 8,7 persen anak-anak tersebut harus mencari nafkah atau menghadapi tekanan sosial dari lingkungan keluarga mereka.

Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2022 mencatat, angka putus sekolah di tingkat SMP mencapai 1,12 persen, sementara di tingkat SMA mencapai 1,19 persen.