Jakarta (ANTARA) - Tiga hal menjadi tuntutan massa pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam wadah Unit Reaksi Cepat (URC) pada unjuk rasa di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis.
"Kami menolak potongan 10 persen, menolak dijadikan pekerja dan mendukung penerbitan perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) sebagai payung hukum ojek online," kata Jenderal Lapangan URC Achsanul Solichin.
Menurut dia, alasan mereka menolak potongan 10 persen karena akan berdampak kepada para pengemudi ojol.
Untuk itu, kata dia, potongan yang saat ini, yaitu 20 persen sudah baik dan membantu para mitra ketika berada di lapangan.
URC juga menolak usulan pengemudi ojol diangkat menjadi pekerja. Hal ini bisa berdampak secara langsung kepada pengemudi.
"Karena ketika menjadi pekerja, pasti operator akan memberikan persyaratan dan dipastikan banyak yang tidak masuk persyaratan," ujarnya.
URC meminta kepada Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan perppu terkait perlindungan pengemudi ojol supaya mereka memiliki dasar payung hukum.
Ratusan pengemudi ojol mendatangi kawasan Monumen Nasional (Monas) tepatnya di Jalan Medan Merdeka Selatan, untuk menggelar aksi unjuk rasa, pada Kamis siang.
Sekitar pukul 13.15 WIB, ratusan pengemudi ojol mulai berkumpul dengan membawa atribut aksi seperti bendera spanduk dan mobil komando.
Mereka merupakan pengemudi ojol yang tergabung pada URC dari wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi.
Aksi ojol ini tidak mengganggu arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan, terutama yang mengarah ke Gambir karena petugas masih membuka jalan meski sebagian jalur digunakan untuk parkir sepeda motor dan unjuk rasa.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ini tuntutan massa aksi ojol di kawasan Monas
