Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai peringkat kredit BBB yang diberikan oleh lembaga pemeringkat internasional S&P Global mencerminkan kepercayaan internasional terhadap prospek ekonomi Indonesia.
Sebagaimana diketahui, lembaga pemeringkat S&P Global kembali mengafirmasi peringkat kredit jangka panjang Indonesia pada BBB dan jangka pendek pada A-2 dengan outlook stabil pada Selasa (29/7).
"Hal ini mencerminkan kepercayaan internasional terhadap kesinambungan disiplin fiskal Indonesia dan prospek ekonomi yang tetap positif, meskipun menghadapi ketidakpastian eksternal yang meningkat," kata Airlangga dalam keterangamnya di Jakarta, Kamis.
Lembaga pemeringkat S&P menilai pemerintah akan terus menjaga defisit tahunan dalam batas maksimal tiga persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Selain itu, pembangunan di industri berbasis komoditas dan investasi di sektor hilir dapat berkontribusi menjaga ketahanan eksternal dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
Lembaga S&P juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap kuat, sekitar lima persen per tahun selama 2–3 tahun ke depan, meski pertumbuhan tahun 2025 diperkirakan sedikit melambat akibat penurunan belanja infrastruktur.
Permintaan domestik diprediksi akan menjadi motor utama pertumbuhan didukung oleh program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan 3 juta rumah serta potensi investasi dari Sovereign Wealth Fund (SWF) Danantara.
Guna terus mempertahankan kepercayaan internasional, Pemerintah mempersiapkan serangkaian langkah strategis agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi pada semester II 2025.
Sejumlah strategi itu antara lain Program MBG, akselerasi Koperasi Desa Merah Putih, serta pembangunan 3 juta rumah sebagai bagian dari solusi perumahan nasional sekaligus untuk memacu pertumbuhan sektor konstruksi dan penyerapan tenaga kerja.
Lebih lanjut, guna mencapai target pertumbuhan tahun 2025, Airlangga memandang perlu sinergi kebijakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan non-APBN.
Dari sisi konsumsi Pemerintah, Menko Airlangga mendorong percepatan realisasi belanja di kementerian dan lembaga, terutama yang memiliki alokasi anggaran besar.
Percepatan ini diperlukan untuk mendorong akselerasi penyerapan APBN.
Sedangkan di bidang investasi, Pemerintah menekankan pentingnya peningkatan kualitas data serta aksesibilitas informasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) melalui sinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Selain itu, langkah percepatan juga didorong dalam pelaksanaan Kredit Investasi Padat Karya, peningkatan sasaran Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), percepatan realisasi Kredit Program Perumahan, serta optimalisasi penyerapan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
"Di sisi lain, untuk memperkuat konsumsi rumah tangga, Pemerintah mengakselerasi pelaksanaan program padat karya tunai secara lebih optimal," jelas Airlangga.
Di samping itu, lanjutnya, Pemerintah menyiapkan skema stimulus yang komprehensif pada masa liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026.
Stimulus tersebut mencakup penyediaan event nasional dan bundling paket wisata, pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat, serta diskon tarif pada moda transportasi darat dan laut seperti kereta api, kapal laut, penyebrangan, dan jalan tol.
"Selain itu, tingkat inflasi diperkirakan akan terjaga pada rentang target sasaran yang ditetapkan Pemerintah dan Bank Indonesia sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen, yaitu pada rata-rata 2,4 persen sepanjang 2025-2028," tambahnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Airlangga: Peringkat "BBB" dari S&P mencerminkan prospek ekonomi RI
