Menkes berharap RS Cicendo kurangi angka kebutaan Jabar

Bandung (ANTARA GORONTALO) - Menteri Kesehatan RI Nila Farid Moeloek berharap keberadaan Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung yang saat ini berusia 108 tahun bisa mengurangi angka kebutaan di Jawa Barat.

"Pada usianya yang satu abad lebih ini, kami berharap Rumah Sakit Mata Cicendo ini bisa menurunkan angka kebutaan di Jawa Barat, yang jumlah total penduduknya adalah 20 persen penduduk Indonesia," kata Nila F Moeloek di Bandung, Minggu.

Menurut Menkes, kehadiran Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh elemen masyarakat serta menjadi katalis pembangunan kesehatan Jawa Barat.

Ia menuturkan penyakit katarak ditengarai menjadi penyebab sebagian besar gangguan penglihatan dan kebutaan di dunia, termasuk di Indonesia.

Mengutip hasil survei kebutaan di Indonesia yang dikembangkan oleh International Center of Eye Health (ICEH) dan direkomendasikan oleh WHO melalui metode Rapid Assasment of Avoidable Cataract (RAAB), yang memberikan gambaran situasi aktual dan data akurat prevalensi kebutaan serta gangguan penglihatan.

Menurut dia, survei yang dilakukan di 15 Propinsi Indonesia pada populasi usia lebih di atas 50 tahun, mendapatkan angka prevalensi kebutaan tertinggi sebesar 4,4, persen (Jawa Timur) dan terendah sebesar 1,4 persen (Sumatera Barat), yang mana sebanyak 64-95 persen disebabkan oleh katarak.

"Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara tropis yang mendapatkan pancaran sinar ultraviolet (UV) lebih banyak sehingga memengaruhi daya tangkap mata," kata Menkes.

Oleh karena itu, pada momentum HUT Ke-108 Tahun Rumah Sakit Mata Cicendo tersebut ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama melakukan penanggulangan gangguan kesehatan penglihatan dan kebutaan di Indonesia.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) memasuki usia 108 tahun ini, Pusat Mata Nasional RS Mata Cicendo Bandung, yang telah dirampungkannya peningkatan sarana pelayanan bedah maka diharapkan akan memberikan pelayanan kesehatan mata kepada masyarakat dapat lebih berkualitas.

Ia menuturkan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, mengamanatkan bahwa upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Aher mengatakan Kesehatan indera penglihatan merupakan syarat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, dalam kerangka mewujudkan manusia Indonesia yang cerdas, produktif, maju, mandiri, dan sejahtera lahir batin.

Pada tahun 2000, Pemerintah Indonesia telah mencanangkan program Vision 2020 : The Right to Sight, yang merupakan aksi global yang dicanangkan oleh World Health Organization (WHO).

"Dengan pencanangan Vision 2020 tersebut berarti pemerintah bertanggung jawab memberikan hak bagi setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan penglihatan yang optimal pada tahun 2020 dengan salah satu indikatornya menurunnya angka kebutaan nasional," kata dia.

Lebih lanjut ia mengatakan Program Vision 2020 merupakan gerakan inisiatif global yang bertujuan untuk mengeliminasi berbagai penyakit kebutaan yang seharusnya dapat dihilangkan atau dicegah, yang lazim disebut dengan avoidable blindness.

"Adapun penyakit kebutaan yang dapat dihindari, yaitu katarak, trakom, onkosersiasis, kebutaan pada anak, kelainan tajam penglihatan, low vision, glaukoma, retinopati diabetika, dan age-related macular degeneration (ARMD)," kata dia.

Kesehatan indera penglihatan, tidak hanya merupakan masalah kesehatan atau medis saja, namun merupakan masalah sosial juga karena kebanyakan penderita kesehatan indera penglihatan berusia di atas 50 tahun serta berasal dari keluarga miskin yang harus menjadi perhatian dari pemerintah.

"Seiring dengan itu, sudah sepantasnya para kalangan profesi kesehatan mengambil posisi terdepan dalam mengaktualisasikan peran dan kontribusinya, sebagai upaya penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan (PGPK) di Indonesia, khususnya Jawa Barat," kata dia.

Sebagai salah satu upaya solusi, kiranya jalinan kemitraan antara pemerintah dan swasta masih perlu ditingkatkan diantaranya melalui program corporate social responsibility (CSR).

"Melalui jalinan kemitraan seperti itu, diharapkan masalah-masalah kesehatan dapat kita atasi bersama," kata dia.