Pemerintah upayakan peningkatan produktivitas pengelolaan hutan adat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah terus melakukan upaya pembangunan kapasitas dan pengembangan model bisnis untuk mendukung pengelolaan hutan adat berkelanjutan oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA).

Dalam penutupan Proyek TERRA for Customary Forest (TERRA-CF) di Jakarta, Senin, Menhut Raja Juli Antoni menyampaikan apresiasi atas dukungan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang memberikan pendampingan implementasi perhutanan sosial, secara khusus peningkatan kapasitas yang sudah dilakukan terhadap 107 hutan adat di 28 kabupaten lewat TERRA-CF.

"Tingkat produktivitasnya memang perlu kita tingkatkan, makanya tidak hanya balapan banyak-banyakan tapi pasca-nya ini mau diapakan. Karena di banyak tempat akhirnya memang karena aksesnya sulit, kemudian tidak ada intervensi bantuan untuk kemudian memulai sesuatu yang produktif hingga banyak yang belum maksimum," kata Menhut.

Kondisi serupa juga terjadi di jenis perhutanan sosial lain, menurut Menhut. Dia menyoroti dari data Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sampai awal September memperlihatkan dari 15.769 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang mencapai tingkat Platinum atau telah memiliki pasar luas, bahkan mengekspor produk sampai mancanegara adalah 120 KUPS.

Sisanya adalah kategori Gold yang berhasil mengolah produk dan memiliki pasar domestik sebanyak 1.350 KUPS, Silver atau yang sudah memiliki unit usaha adalah 5.749 KUPS, dan Blue atau yang sudah mendapatkan izin dan mengidentifikasi potensi usaha sebanyak 8.550 KUPS.

Menhut menyoroti efisiensi penggunaan Rp14,8 miliar yang dihibahkan oleh BPDLH bersama Climate and Land Use Alliance (CLUA) sudah berhasil menjangkau 107 kelompok masyarakat hukum adat, dengan 16.349 penerima manfaat, dan 157 unit KUPS yang didampingi dan pengembangan 15 jenis usaha.

Dia mengatakan hal serupa juga terus didorong oleh Kemenhut untuk memastikan lebih banyak pendampingan kepada pengelola hutan sosial yang tepat sasaran untuk meningkatkan produktivitas mereka.

Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto dalam kesempatan tersebut menyatakan meski program yang sudah berjalan selama dua tahun itu resmi ditutup dengan menghasilkan banyak capaian, pembangunan kapasitas yang sudah dilakukan diharapkan dapat memastikan keberlanjutan usaha yang dilakukan MHA.

"Mudah-mudahan ini menjadi prinsip pengembangan model bisnis ke depannya. Bahwa masyarakat hukum adat itu juga menjadi entitas yang bisa kita berdayakan, tidak hanya selalu bergantung dari hibah tapi mereka siap untuk masuk ke level investasi yang lebih tinggi," kata Joko.

Menurut data Kemenhut, total sudah diberikan 11.065 SK Perhutanan Sosial kepada 1,4 juta Kepala Keluarga (KK) dengan luasan 8,4 juta hektare. Sebanyak 333.687 hektare antara lain masuk dalam kategori hutan adat yang dikelola 83 ribu KK MHA di 41 kabupaten.