Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Arie Afriansyah berpendapat bahwa pernyataan umum pemerintah Indonesia yang mampu menangani bencana di Sumatra secara mandiri tidak otomatis menutup ruang untuk menerima bantuan yang sifatnya terbatas.
“Pernyataan publik tersebut tidak otomatis menutup ruang untuk menerima bantuan kemanusiaan yang sifatnya terbatas, simbolis, atau tidak mengganggu operasi nasional,” kata Arie saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.
Dia menekankan bahwa negara selalu memegang kedaulatan dan berhak untuk menolak, menunda, memilih sebagian, atau menentukan wilayah, waktu, serta jenis bantuan internasional sesuai kebutuhan.
Karena itu, tanpa persetujuan pemerintah, penyaluran bantuan dianggap melanggar yurisdiksi dan dapat menimbulkan implikasi hukum serta diplomatik, menurut Arie.
“Jika ada bantuan asing yang masuk, biasanya itu terjadi setelah koordinasi dengan pemerintah, meski tidak selalu diumumkan secara terbuka,” tegasnya.
Dalam kasus Aceh menerima bantuan dari Malaysia, atau Kedutaan Besar Rusia menyerahkan bantuan, Arie menilai hal tersebut dapat diasumsikan secara kuat terjadi setelah adanya komunikasi diplomatik dan tidak menyalahi aturan, meski pemerintah menyatakan secara umum bahwa Indonesia masih mampu menangani secara mandiri.
Sebelumnya pada Rabu malam (10/12), Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyatakan bahwa Aceh mendapat bantuan obat-obatan, pakaian hingga dokter dari relawan asal Malaysia, sebanyak tiga ton untuk diberikan kepada masyarakat terdampak bencana.
Bantuan tersebut menjadi bantuan kedua diberikan oleh relawan Blue Sky Rescue (BSR) Malaysia ke Aceh, setelah Aceh yang juga telah menerima bantuan pertama dari Gomez Medical Services bersama tim kemanusiaan BSR Malaysia.
Pada hari yang sama, Kedutaan Besar (Kedubes) Rusia di Indonesia menyerahkan paket bantuan untuk korban bencana di Sumatra kepada Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PWWI) yang akan memfasilitasi distribusi bantuan.
Bantuan yang terdiri dari bahan makanan utama, makanan kering, pakaian, produk kebersihan, dan obat-obatan itu akan dikirimkan ke wilayah-wilayah terdampak di Sumatra melalui koordinasi dengan PWWI dan mitra lokal.
Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Vahd Nabyl A. Mulachela, saat dihubungi ANTARA pada Kamis, menyampaikan bahwa Indonesia mengapresiasi tawaran bantuan dari negara-negara sahabat untuk korban bencana di Sumatra.
“Terkait tawaran bantuan dari negara-negara sahabat, Pemerintah mengapresiasi tawaran tersebut sebagai bentuk hubungan baik Indonesia dengan berbagai negara,” ujarnya, meski dirinya tidak merinci negara mana dan bantuan apa yang ditawarkan negara-negara sahabat tersebut.
Dia mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia bersama berbagai pihak dan masyarakat masih mengatasi dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara mandiri.
Juru bicara Kemlu itu juga mengatakan bahwa Kemlu RI terus berkoordinasi dengan instansi lain, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk mengikuti perkembangan di lapangan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pakar UI: RI tetap bisa terima bantuan meski klaim mampu mandiri
