Gorontalo (ANTARA) - Wakil Gubernur (Wagub) Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie di Gorontalo, Kamis, meyakini bahwa mencegah terjadinya pernikahan dini atau perkawinan anak menjadi langkah strategis dalam menurunkan angka stunting di Provinsi Gorontalo.
Menurutnya, kedua persoalan tersebut saling berkaitan dan menjadi tantangan serius dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia di daerah itu.
Idah menegaskan hal tersebut pada diskusi terpumpun (Focus Group Discussion) Pencegahan Perkawinan Anak dan Penurunan Stunting yang berlangsung di aula Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Gorontalo.
Menurutnya, pernikahan dini atau praktik perkawinan anak tidak hanya menghambat akses pendidikan dan masa depan, tetapi juga meningkatkan risiko kesehatan bagi ibu dan anak.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada kualitas tumbuh kembang anak, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap tingginya angka stunting.
“Perkawinan anak dan stunting adalah persoalan yang saling berkaitan. Risiko kesehatan ibu dan anak akibat perkawinan anak pada akhirnya berdampak pada kualitas tumbuh kembang anak,” kata Idah.
Melalui FGD ini, Idah berharap seluruh peserta dapat mengidentifikasi akar permasalahan secara komprehensif, merumuskan strategi dan kebijakan yang tepat sasaran, serta memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah, lembaga nonpemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun dunia pendidikan.
Ia menekankan pentingnya peran keluarga dan masyarakat sebagai garda terdepan dalam perlindungan anak serta pemenuhan gizi yang optimal.
Menurutnya, anak-anak merupakan investasi terbesar daerah yang harus dijaga dan dilindungi sejak dini.
“Anak-anak Gorontalo harus tumbuh sehat, cerdas, berdaya saing, serta terlindungi dari praktik-praktik yang merugikan masa depan mereka,” katanya.
Ia mengajak seluruh pihak untuk menjadikan hasil FGD sebagai dasar penguatan program dan kebijakan nyata di lapangan, bukan sekadar rekomendasi administratif.
Ia mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Dalam kesempatan itu, dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama dalam rangka pencegahan perkawinan anak dan penurunan stunting antara Dinas PPPA dengan organisasi wanita di Gorontalo serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Gorontalo.
Kegiatan FGD dihadiri Kepala BKKBN Provinsi Gorontalo Diano Tino Tandayu, Ketua Dharma Wanita Provinsi Gorontalo Sulastri Ibrahim, Kepala Dinas PPPA Provinsi Gorontalo Yana Yanti Suleman beserta jajaran, instansi vertikal, serta perwakilan organisasi perempuan.
