Gorontalo (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo memperkuat program kerja pengawasan untuk tahun 2026.
Anggota Bawaslu Gorontalo Utara Fadli Bukoting di Gorontalo, Senin mengatakan pihaknya menyampaikan sejumlah arahan strategis terkait pelaksanaan program kerja Bawaslu Tahun 2026 dalam memperkuat kinerja seluruh personel di internal nya.
Menurutnya hal itu sangat penting khususnya dalam menekankan penguatan pengawasan pada sejumlah agenda utama Bawaslu, mulai dari pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) hingga pengawasan pemutakhiran data partai politik.
Meskipun saat ini belum memasuki tahapan pemilu, fungsi pengawasan tetap harus berjalan secara optimal dan terencana.
Fadli meminta agar setiap divisi yang memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan tersebut segera melakukan persiapan sejak dini, baik dari sisi perencanaan, keperluan administrasi, hingga teknis pelaksanaan di lapangan.
Hal ini dinilai penting guna memastikan seluruh program pengawasan dapat terlaksana secara efektif, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain pelaksanaan kegiatan, Fadli juga menegaskan kewajiban setiap divisi untuk menyusun laporan hasil pengawasan (LHP) atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan.
Laporan tersebut menjadi instrumen penting dalam mendokumentasikan hasil kerja pengawasan serta sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kelembagaan.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti aspek kehumasan dan publikasi, serta mendorong agar publikasi kegiatan Bawaslu Gorontalo Utara di tahun 2026 dapat lebih ditingkatkan, khususnya melalui penyajian konten-konten edukasi kepemiluan yang informatif dan mudah dipahami masyarakat.
“Walaupun saat ini tidak ada tahapan pemilu, edukasi kepada masyarakat tetap harus berjalan. Media sosial dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menyampaikan informasi dan pendidikan kepemiluan,” katanya.
Fadli berharap dengan penguatan pengawasan, pelaporan yang tertib, serta publikasi dan edukasi yang masif, Bawaslu Gorontalo Utara dapat terus menjaga kualitas demokrasi dan meningkatkan kepercayaan publik di tahun 2026.
