Menkomdigi: Humas pemerintah penentu reputasi negara

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan komunikasi publik bukan lagi sekadar fungsi pendukung, tetapi telah menjadi bagian dari kepemimpinan negara dalam membentuk reputasi Indonesia di ruang publik.

“Komunikasi publik bukan sekadar fungsi pendukung tapi telah menjadi bagian dari kepemimpinan negara itu sendiri,” kata Meutya Hafid saat memberikan arahan dalam Forum Bakohumas bertajuk GPR Outlook 2026: Satu Narasi, Bangun Reputasi Negeri di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (4/2).

Ia menekankan bahwa keberhasilan program pemerintah sangat ditentukan oleh pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang disampaikan. Menurut dia, kesalahpahaman publik akan menjadi tantangan serius bagi implementasi program pemerintah.

“Karena pada dasarnya program yang baik adalah program yang dapat pertama dipahami oleh masyarakat,” ujarnya.

Meutya menyebut reputasi negara dibentuk oleh konsistensi suara pemerintah di ruang publik. Oleh karena itu, peran humas di kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik.

“Reputasi negeri dibentuk oleh konsistensi suara negara di ruang publik,” kata Meutya.

Ia mengatakan reputasi negara juga ditentukan oleh ketekunan kerja humas lintas sektor di tengah dinamika komunikasi yang semakin kompleks, terutama di era digital.

“Reputasi negara juga ditentukan oleh kerja-kerja ketekunan dari Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Meutya menegaskan pentingnya satu arah komunikasi nasional yang berlandaskan arahan Presiden. Namun, ia mengingatkan bahwa satu narasi nasional tidak boleh dimaknai sebagai keseragaman dalam penyampaian pesan oleh setiap kementerian dan lembaga.

“Dan jangkar utamanya adalah arahan Presiden, pernyataan Bapak Presiden, Asta Cita bapak Presiden, keputusan-keputusan yang diambil oleh bapak Presiden sebagai Kepala Negara yang memang diberi mandat oleh rakyat,” katanya.

Menurutnya, keseragaman dan kekakuan justru dapat menjadi hambatan dalam praktik kehumasan yang efektif.

“Satu narasi bukan berarti seragam. Karena kekakuan dan keseragaman itu juga adalah musuh dari kehumasan yang berhasil,” ujarnya.

Meutya juga menyoroti tantangan disinformasi di ruang digital yang menuntut komunikasi pemerintah dilakukan secara cepat dan tepat. Ia menekankan keberhasilan komunikasi publik tidak hanya diukur dari kualitas pesan yang disusun, tetapi dari sejauh mana pesan tersebut benar-benar diterima masyarakat.

“Yang paling penting bukan apa yang kita tulis, tapi apa yang sampai di masyarakat,” kata Meutya.

Forum Bakohumas 2026 menjadi ajang konsolidasi humas pemerintah pusat dan daerah untuk menyamakan arah komunikasi nasional dalam menjaga reputasi negara di tengah derasnya arus informasi digital.