Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat mendukung
penambahan anggaran Kementerian Pertahanan/TNI dalam Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2017 sebagai bentuk keberpihakan
dengan pertahanan negara.
"Komisi I DPR mendukung penambahan anggaran Kemhan dan berharap agar
pemerintah juga punya afirmative action untuk penambahan anggaran yang
propertahanan negara," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais di
Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis.
Namun Hanafi enggan merinci jumlah penambahan anggaran tersebut,
karena anggaran Kemhan/TNI di APBN 2017 sebesar Rp108 triliun.
Hanafi menilai kalau sudah mengenai kedaulatan apa pun narasi
keterbatasan ekonomi atau keuangan, maka kedaulatan harus menjadi
prioritas dan tidak bisa dikurangi.
"Dan secara garis besar untuk menjaga kedaulatan itu salah satunya
memenuhi Minimum Essential Forces (MEF). Jadi saya kira arah jumlahnya
berapa nanti di Badan Anggaran DPR," ujarnya.
Politisi PAN itu menjelaskan selama usulan pertambahan anggaran utk
MEF tahap II relevan, nanti di Banggar DPR akan menjadi prinsip yang
akan diperjuangkannya.
Hanafi menjelakaan MEF Tahap II fokusnya pada penguatan
kesejahteraan prajurit terutama terkait dengan perumahan dan penguatan
pertahanan udara Indonesia.
"Pembangunan perbatasan termasuk didalamnya. Itu terus berlangsung kalau penguatan di perbatasan," ujarnya.
Anggota Komisi I DPR Supiadin AS menjelaskan penambahan anggaran
Kemhan/TNI yang diajukan dalam APBN-P 2017 sekitar 20 persen dari Rp108
triliun yang merupakan anggaran Kemhan/TNI dalam APBN 2017.
Menurut dia penambahan itu karena perkembangan dinamika karena ada
kebutuhan di institusi itu yang belum selesau dan menghadapi dinamika di
tingkat wilayah khususnya di wilayah Marawi, Filipina.
"Anggaran Rp108 triliun kan yang sedang berjalan, lalu terjadi
penghematan sekitar Rp100 miliar lalu minta tambahan karena ada
kebutuhan yang belum selesai," katanya.
Politisi Partai Nasdem itu juga mengaku prihatin karena selama ini
TNI menghutang dalam konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan
untuk Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista).
Karena itu dirinya mengusulkan agar hutang tersebut dikurangi atau dihapus karena tiap tahun nilainya terus bertambah.
Komisi I mendukung penambahan anggaran Kemhan/TNI
Kamis, 13 Juli 2017 21:07 WIB