Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Laode M Syarif menyatakan bahwa Panitia Khusus Hak Angket terkait tugas
dan Wewenang KPK tidak perlu meributkan soal "safe house" saksi KPK.
"Karena tindakan Pansus seperti itu akan merugikan upaya-upaya
perlindungan saksi dan korban di masa mendatang," ucap Syarif di
Jakarta, Rabu.
Namun, kata dia, KPK mempersilakan jika anggota Pansus memang ingin mengunjungi "safe house" tersebut.
"Silakan mereka lihat karena tidak ada yang disembunyikan, agar tidak ada lagi yang bilang rumah sekap," ucap Syarif.
Panitia Khusus Hak Angket DPR terkait Tugas dan Wewenang KPK akan
mengunjungi dua lokasi yang diduga menjadi tempat "penyekapan" saksi
KPK, pada pekan ini, kata Ketua Pansus Angket Agun Gunandjar Sudarsa.
"Kunjungan itu kemungkinan besok atau Jumat. Lokasinya dua atau
tiga karena disesuaikan dengan waktunya singkat yaitu Jumat," kata Ketua
Pansus Angket Agun Gunandjar di sela-sela pertemuan dengan Prodem di
Gedung Nusantara III, Rabu.
Lokasi penyekapan itu seperti yang diungkapkan saksi kasus suap
Akil Mochtar, Niko Panji Tirtayasa saat Rapat Dengar Pendapat Umum
Pansus Angket beberapa waktu lalu.
Dalam perkembangannya Niko melalui kuasa hukum sudah melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim Mabes Polri.
Agun mengatakan Pansus sudah berkomunikasi dengan Kepolisian
terkait rencana kunjungan Pansus tersebut karena sudah dilaporkan
mengenai dua lokasi yang diduga sebagai lokasi penyekapan saksi KPK
tersebut.
Sebelumnya, dalam rapat dengan Pansus Angket KPK itu, Niko sempat
menyebutkan bahwa KPK mempunyai rumah khusus untuk menyekap saksi.
"Niko pernah minta perlindungan ke KPK, tidak secara otomatis
dikabulkan. Kami analisis dan cek ke lokasi apa ada serangan intimidasi,
kemudian perlindungan kami berikan. Ternyata yang bersangkutan perlu
ditempatkan di "safe house" agar saksi merasa aman. Namun, kami tidak
bisa sampaikan lokasi "safe house" itu karena rahasia," kata Juru Bicara
KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/7).
Sementara terkait biaya hidup selama di "safe house itu, Febri
menyatakan KPK mempunyai kewajiban dalam aturan perlindungan saksi dan
korban termasuk penggantian biaya hidup.
"Indikatornya, kami tahu Niko tidak bekerja dan tidak ada
penghasilan yang didapat dari pihak keluarga sementara keterangannya
sangat dibutuhkan dalam proses hukum," kata Febri.
Atas dasar itu, kata dia, maka diberikan penggantian biaya hidup
sesuai standar biaya UMR di daerah di mana Niko berdomisili saat itu.
"Namun, dalam perjalanan, kami dapatkan dari istri yang
bersangkutan bahwa keberadaan Niko sempat tidak diketahui. Kami dapatkan
informasi termasuk ada indikasi KDRT, maka pemberian bantuan kami
transfer langsung kepada pihak keluarganya," ujarnya.
Permasalahan lainnya, kata Febri, Niko tidak mematuhi perjanjian
untuk datang ke persidangan dan terdapat pelanggaran-pelanggaran lainnya
sehingga KPK memutuskan menghentikan perlindungan tersebut.
KPK: Pansus tidak perlu ributkan "safe house"
Rabu, 9 Agustus 2017 23:43 WIB