Program Indonesia Pintar turunkan angka putus sekolah

Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan Program Indonesia Pintar (PIP) terbukti mampu menurunkan angka putus sekolah.

"Bantuan siswa miskin yang dahulu menyasar 9 juta siswa, saat ini melalui Program Indonesia Pintar menyasar 17,9 juta siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu penerima Program Keluarga Harapan atau PKH," ujar Mendikbud dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan hingga Oktober ini , penyaluran PIP tahun 2017 mencapai 75,3 persen dengan capaian tertinggi untuk siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) sebesar 78,5 persen.

Kemudian, untuk Sekolah menengah atas (SMA) mencapai 75,9 persen, sekolah menengah pertama (SMP) sebesar 74,3 persen. Sedangkan untuk sekolah dasar (SD) sebesar 75,1 persen.

"KIP yang kita bagikan saat ini juga bisa digunakan di ATM. Kita terus melakukan sosialisasi dan percepatan pencairan di daerah-daerah, bekerja sama dengan pemerintah daerah," ungkap Mendikbud.

Ditambahkan Muhadjir, tahun ini Kemendikbud menargetkan lebih dari 200.000 anak di luar sekolah bisa mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan terserap di jalur pendidikan nonformal.

"Prosedurnya tidak rumit. Kita permudah bagi anak di jalanan untuk mendaftar di PKBM agar mendapatkan manfaat PIP," kata Mendikbud.

Kemendikbud telah menggulirkan kebijakan zonasi sekolah di tahun 2017. Peraturan Mendikbud nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mendorong peningkatan akses pada layanan pendidikan 12 tahun, serta menghilangkan kesenjangan partisipasi pendidikan antara yang kaya dan yang miskin.

"Tidak boleh lagi ada sekolah favorit dan tidak favorit." jelas guru besar Universitas Negeri Malang tersebut.

Dalam tiga tahun terakhir, pemerintah membangun 1.191 sekolah baru, 239 sekolah satu atap, 52 SMP berasrama, 22 asrama untuk pendidikan khusus dan layanan khusus.

Afirmasi sarana prasarana sampai 2017 telah membangun 27.671 ruang kelas baru, 4.649 perpustakaan, 6.419 ruang praktik/laboratorium, dan 379 ruang unit kesehatan sekolah (UKS). Selain itu pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah telah merehabilitasi 67.253 ruang belajar di berbagai wilayah Tanah Air.