DPRD Gorontalo Utara mengharapkan tidak ada anak putus sekolah

Gorontalo (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, berharap agar tidak ada anak putus sekolah di daerah itu.

"Biaya sekolah di daerah ini sudah digratiskan, maka diharapkan tidak ada anak yang putus sekolah," ujar Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Nurjanah Yusuf, di Gorontalo, Rabu.

Ia berharap, pemerintah daerah membentuk tim khusus untuk mengawasi anak usia sekolah di daerah itu.

Jika ada anak yang ditemukan tidak bersekolah, sebaiknya segera dilaporkan ke pemerintah baik di desa, kecamatan maupun kabupaten.

Langkah itu, kata politkuis Partai Golkar tersebut, untuk mencegah anak-anak usia sekolah tidak mengenyam pendidikan padahal seluruh biaya pendidikan mulai dari penerimaan peserta didik baru hingga kegiatan pembelajaran bahkan seragam sekolah pun telah digratiskan oleh pemerintah daerah.

Upaya tersebut, kata Nurjanah, memerlukan kerja sama dengan orang tua, agar tidak membiarkan anak-anak mereka putus sekolah.

Para orang tua pun diharapkan memotivasi ataupun memberi semangat pada anak-anaknya untuk mengutamakan pendidikan.

Nurjanah berharap, program pendidikan gratis yang dilaksanakan pemerintah daerah benar-benar dinikmati masyarakat di seluruh wilayah tersebut.

"Jika ada anak yang putus sekolah, sebaiknya diajak untuk kembali bersekolah," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Khairaat Kwandang, Yolan R Daud mengatakan, pihaknya terus proaktif mengajak para peserta didiknya yang ditemukan tidak ke sekolah lebih dari tiga hari tanpa alasan jelas seperti sakit, untuk kembali bersekolah.

Apalagi yang sudah lebih dari seminggu tidak bersekolah. "Tim sekolah akan langsung mendatangi rumah peserta didik tersebut untuk mencari tahu penyebabnya," ujar Yolan.

Jika menemukan kondisi-kondisi tertentu penyebab anak tidak sekolah, pihaknya berupaya mencarikan jalan keluar agar tidak ada anak yang putus sekolah.

Ia pun mengaku sangat mengapresiasi sikap pemerintah daerah yang memberikan perhatian yang sama terhadap perkembangan sekolah negeri maupun sekolah dibawah naungan Kementerian Agama.

"Prioritas peningkatan sumber daya manusia dengan mencegah anak putus sekolah, diterapkan maksimal," ujarnya.