Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Danrem 131 Santiago, Brigjen TNI Musa Bangun, pada kunjungan kerjanya di Kabupaten Gorontalo Utara menegaskan pihaknya akan mendukung sepenuhnya pemerintah kabupaten (pemkab) dalam membangun infrastruktur di daerah ini.
Pada pertemuannya dengan jajaran Pemkab dipimpin Wakil bupati Roni Imran didampingi Dandim Gorontalo Letkol TNI Blasius Papilus, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) yang berlangsung di ruang Tinepo kantor bupati setempat, Musa Bangun menegaskan jika TNI sangat siap bersinergi dengan pemerintah daerah.
Termasuk bekerja sama membangun infrastruktur jalan, jembatan maupun sarana kepentingan publik lainnya, dalam rangka mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gorontalo.
"TNI tidak pernah mencari keuntungan, namun bertanggungjawab ikut mempercepat pembangunan serta menunjukkan karyanya ditengah-tengah masyarakat dengan harapan tidak ada lagi masyarakat yang hidup dalam ketertinggalan, khususnya di wilayah-wilayah terpencil," ujar pria kelahiran Sinabung ini.
Melalui program TNI Manunggal dan TNI Karya Bakti kata ia, pihaknya berharap mampu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjembatani kepentingan pembangunan di daerah, seperti yang sementara berjalan di Kabupaten Pohuwato dan yang telah berhasil dilakukan di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.
Musa Bangun berpesan, agar pemkab juga membangun sinergitas dengan pemerintah daerah lainnya di Provinsi Gorontalo, para investor dan pelaku usaha lainnya di daerah ini, untuk mendukung siklus perputaran kehidupan yang mampu mendukung kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya serta keberhasilan pembangunan di seluruh sektor.
Ia mengakui, jika sinergi antara TNI dan Polri, pemerintah serta seluruh elemen masyarakat akan mampu membangun sistem pertahanan dan ketahanan di daerah, sehingga stabilitas kehidupan dan ketertiban masyarakat mampu terjaga.
Sementara itu, Wakil bupati Gorontalo Utara, Roni Imran, memanfaatkan kunjungan Danrem 131 Santiago yang meminta penambahan unsur koramil di setiap kecamatan.
Menurutnya, sejak memiliki sebelas kecamatan definitif, kabupaten ini baru memiliki tiga koramil saja, padahal sesuai kebutuhan pengamanan diperlukan sarana dan prasarana pengamanan wilayah dari unsur TNI khususnya di wilayah perbatasan, seperti di Kecamatan Tolinggula dan di wilayah kepulauan seperti Ponelo Kepulauan.
Untuk mengantisipasi konflik sosial akibat perbedaan kebijakan dua pemerintah daerah di wilayah perbatasan, seperti upaya menertibkan penyelundupan bahan bakar minyak tanah, bensin maupun solar, serta pengamanan wilayah perairan untuk mencegah pemboman dan pencurian ikan yang banyak dilakukan di sekitar pulau Ponelo dan sekitarnya.
"Pemkab berharap, minimal tahun 2016 nanti seluruh kecamatan di kabupaten ini telah memiliki koramil dari unsur TNI dan polsek dari unsur Kepolisian untuk memperkuat pengamanan wilayah teritorial," ujar Wakil bupati.
