Gorontalo (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, menggelar evaluasi pelaksanaan Pemilu 2019, sekaligus penyampaian rencana kerja tahun anggaran 2020, bertempat di kantor Bawaslu setempat, jalan trans Sulawesi, Desa Titidu, Kecamatan Kwandang.
Hadir dalam evaluasi pada Jumat (27/12), unsur pimpinan Bawaslu Provinsi Gorontalo, Kepala Badan Kesatuan Politik (Kesbangpol) Gorontalo Utara, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pihak Polres Gorontalo/Limboto, Kapolsek Kwandang, KPU Gorontalo Utara, Bawaslu Gorontalo Utara dan tim Kesekretariatan.
Juga ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, partai politik, Kejaksaan Negeri (Kejari) Gorontalo Utara, serta unsur media dari Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA.
Koordinator Divisi Sengketa, Bawaslu Provinsi Gorontalo, Ahmad Abdullah mengatakan, kinerja Bawaslu Gorontalo Utara tergolong sangat baik, bahkan pada Pemilu 2019, paling banyak menghasilkan keputusan terhadap laporan dan temuan pelanggaran Pemilu.
Totalnya mencapai 6 pelanggaran berkekuatan hukum tetap, yaitu 4 temuan dan 2 laporan.
Ia pun bersyukur, Pemilu 2019 di Gorontalo paling aman, tidak diwarnai aksi demo anarkis dan seluruh konflik mampu terselesaikan dengan baik.
Sebab semua komunikasi terjalin bagus, karena keberadaan Bawaslu berhasil memberi efek mengurangi konflik.
Ke depan, Bawaslu perlu menampilkan transparansi keuangan, sebab publik perlu tahu tentang keuangan yang dikelola serta bentuk pertanggungjawabannya.
"Jika transparansi pengelolaan keuangan oleh lembaga Bawaslu mampu dilakukan, maka kepercayaan publik akan tinggi dan muaranya mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi bahkan mengundang partisipasi yang akan menyukseskan demokrasi di daerah ini," ujar Ahmad.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Gorontalo Utara, Lius Ahmad mengatakan, ke depan pihaknya akan memperbaiki beberapa proses demokrasi yang ditangani lembaga itu, antaranya perekrutan anggota panwas.
Idealnya direkrut sumber daya manusia (SDM) dari kalangan independen.
Kekurangan pada Pemilu kemarin karena tenaga panwas yang direkrut didominasi para tenaga guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) maupun honorer.
Ke depan harusnya tidak demikian kata Lius, agar anggota panwas lebih total dalam melaksanakan tugas pengawasan.
Bawaslu pun akan meminta pemerintah daerah setempat, untuk membebaskan biaya pengurusan administrasi pemeriksaan kesehatan bagi para calon anggota panwas.
Lius mengaku, sangat berterima kasih terhadap banyaknya masukan pada evaluasi tersebut, dari seluruh pihak yang hadir.
Khususnya dalam upaya optimalisasi sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu.
Khusus tahun anggaran 2020, Bawaslu akan mengelola anggaran bersumber dari APBN, sesuai PAGU indikatif yang diberikan sebesar Rp1,7 miliar.
"Kita akan memanfaatkan anggaran tersebut, mengelolanya dengan baik dan memprioritaskan kegiatan sosialisasi khususnya dalam upaya pencegahan pelanggaran Pemilu," ujarnya.***
