Uji UU Pemilu, MK minta Ki Gendeng Pamungkas dihadirkan dalam sidang

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi (MK) meminta Ki Gendeng Pamungkas yang mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dihadirkan dalam persidangan selanjutnya.

"Jadi, misalnya, kami memutuskan ini diteruskan ke pemeriksaan pendahuluan, Saudara harus menghadirkan prinsipal di sidang permohonan. Saudara siap?" ujar Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam sidang perbaikan permohonan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin.

Kuasa hukum Ki Gendeng Pamungkas Julianta Sembiring dalam kesempatan itu tidak dapat langsung menjawab secara tegas dapat menghadirkan Ki Gendeng Pamungkas dan mengatakan akan membicarakan dulu dengan rekan-rekan kuasa hukum yang lain.

Saldi Isra pun menegaskan hadirnya Ki Gendeng Pamungkas dalam sidang adalah perintah persidangan yang harus dilaksanakan. Kemudian Julianta Sembiring mengiyakan perintah itu.

Dalam kesempatan itu, Julianta Sembiring menyerahkan keterangan kematian Imam Santoso yang disebutnya merupakan Ki Gendeng Pamungkas, paranormal yang diberitakan sudah meninggal.

Namun, Saldi Isra menilai terdapat keanehan dalam surat keterangan itu lantaran tidak menyertakan nomor induk kependudukan Imam Santoso.

Selain itu, majelis hakim merasa aneh saat kuasa hukum yang hadir dalam sidang kali ini berbeda dengan kuasa hukum yang hadir saat sidang perdana sekitar dua pekan lalu, yakni Tonin Tachta Singarimbun dan Suta Widhya.

Kuasa hukum juga mengatakan tidak mengajukan perbaikan permohonan sama sekali setelah diberi banyak nasihat dari majelis hakim dalam sidang sebelumnya.

Adapun Ki Gendeng Pamungkas mengajukan pengujian UU Pemilu, karena keberatan calon presiden dan wakil presiden diajukan partai politik atau beberapa partai politik. Ia ingin dapat mencalonkan diri menjadi presiden atau wakil presiden pada pemilihan umum berikutnya lewat jalur perseorangan.