DPRD Gorontalo Utara Minta Pemda Seriusi LKPJ Bupati

Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - DPRD Kabupaten Gorontalo Utara bereaksi tajam terhadap ketidakhadiran beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati tahun anggaran 2014, sehingga meminta pemda seriusi hal tersebut.

"Memang pembahasan LKPJ ini memanfaatkan hari libur, namun hal itu dilakukan sebagai bentuk keseriusan DPRD dalam optimalisasi waktu agar pembahasan tersebut segera rampung," ujar Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Nurjanah Yusuf, Minggu.

Ia mencatat, enam SKPD tidak menghadiri pembahasan LKPJ tersebut yaitu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat, Dinas Perhubungan, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), Tata Pemerintahan, Bagian Umum dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

"Saya minta agar bupati dan wakil bupati memberi perhatian serius kepada SKPD tersebut, jangan sampai kegiatan penting ini dianggap remeh padahal banyak catatan penting yang wajib ditindaklanjuti pemerintah daerah," ujarnya.

Ia menilai, jalannya pemerintahan daerah sudah sangat baik, namun target capaian program dan kegiatan yang dicapai belum optimal.

Seperti APBD tahun anggaran 2014 sebesar Rp487 miliar hanya terealisasi 88 persen, sehingga keseriusan SKPD dalam menggenjot target capaian program dan kegiatan bisa tercapai apalagi tahun 2015 ini APBD Gorontalo Utara mencapai Rp551 miliar.

Diakui Nurjanah, sumber daya manusia (SDM) dan jumlah aparatur yang masih sangat minim, jangan sampai memunculkan banyak persoalan teknis bermuara tidak tercapainya target-target yang telah ditetapkan.

Catatan penting yang diharapkan menjadi perhatian penting pemerintah daerah kata ia yaitu peningkatan SDM dan pembangunan infrastruktur.

Serta realisasi target pendapatan asli daerah (PAD) yang memerlukan penyempurnaan sistem pengelolaan pajak agar target-target pendapatan untuk mempercepat laju pembangunan daerah mampu meminimalisir ketergantungan terhadap dana APBD.