Gorontalo (ANTARA) - Pekerjaan rumah yang besar bagi Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo untuk menekan angka kematian ibu (AKI) harus benar-benar dikerjakan secara fokus agar hasilnya optimal.
Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Gorontalo Utara Maya Oktaviani Rahmola di Gorontalo, Selasa, mengatakan pada 2022 daerah itu akan menjadi lokasi fokus dua program besar, yaitu penanganan kekerdilan dan AKI. Data pada 2020, angka kekerdilan mencapai 20 persen.
"Angka ini masih tergolong sangat tinggi meski di bawah target nasional namun perlu ditangani serius agar tidak naik dan kami memiliki data nama dan alamat untuk memudahkan penanganannya," katanya.
Angka kematian ibu di daerah setempat cukup memprihatinkan sebab merupakan angka tertinggi di Provinsi Gorontalo, bahkan melampaui enam kali lipat dari target nasional. Data 2020, jumlah AKI di daerah ini mencapai 13 orang.
Jika dilihat dari angka memang nampak sedikit. Namun jika dirumuskan angkanya mencapai 668 per 100 ribu kelahiran hidup. Angka ini sangat tinggi dibandingkan dengan angka nasional sebanyak 112 per 100 ribu kelahiran hidup.
"Bayangkan, mencapai enam kali lipat atau melampaui target nasional sehingga dapat disebut AKI di daerah ini lebih besar dan perlu mendapat perhatian serius," katanya.
Dari 13 kasus AKI itu, dua kasus di antaranya diduga akibat terpapar COVID-19.
Oleh karena itu, para suami dan keluarga agar mendorong isteri atau ibu hamil tidak takut memeriksakan kandungannya di fasilitas kesehatan yang disiapkan pemerintah, baik puskesmas maupun rumah sakit, agar setiap kehamilan dapat dikontrol.
"Jangan pula takut dites COVID-19 baik di 'rapid' (tes cepat) maupun 'swab' (tes usap), sebab kondisi ibu hamil memang perlu dipastikan benar-benar sehat dan bebas virus," katanya.
Angka kematian ibu pada 2021 hingga Maret telah menembus lima kasus dengan sebaran di empat puskesmas, yaitu masing-masing satu kasus di Puskesmas Tolinggula, Puskesmas Dambalo Kecamatan Tomilito, Puskesmas Molingkapoto Kecamatan Kwandang, dan dua kasus di Puskesmas Sumalata.
Tingginya AKI di daerah ini memerlukan kerja bersama seluruh sektor dalam penanganannya mengingat baru awal tahun sudah ada lima kasus. Penanganan AKI harus menjadi urusan wajib dan prioritas.
"Saya tidak dapat membayangkan bagaimana hingga Desember nanti," katanya.
Ia menyebut peran besar seorang ibu dalam merawat, membesarkan, dan mengurus anak dengan baik sehingga kesehatan dan keselamatannya harus dijamin.
Maya yang bidan senior yang dikenal luas di daerah itu karena menolong ribuan persalinan, menyebut sebelumnya AKI pada 2019 berada pada angka 300 per 100 ribu kelahiran hidup.
Pihaknya menduga pandemi COVID-19 turut andil membuat AKI naik signifikan pada 2020. Pasalnya, banyak ibu hamil enggan memeriksakan kandungan di fasilitas kesehatan yang disiapkan, karena takut dites cepat, bahkan tes usap.
Diduga banyak yang memilih tidak memeriksakan kandungan secara rutin, bahkan nekat melakukan persalinan di rumah ataupun jika melahirkan di puskesmas dan rumah sakit, banyak yang memilih cepat pulang ke rumah.
Baru satu hari dirawat sudah memaksa pulang, padahal minimal ibu yang baru melakukan persalinan harus beristirahat total dan mendapatkan pengawasan kesehatan selama tiga hari.
Kondisi itu berdampak pada tingginya AKI, bahkan kematian anak. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tidak takut ke puskesmas dan rumah sakit untuk memeriksakan kandungan dan kesehatan.
"Tidak perlu takut dirawat inap atau jika harus di-'swab' agar penyebaran virus corona dapat ditekan. Itu yang terus kami sosialisasikan," katanya.
Ia mengatakan kepedulian terhadap ibu hamil, ibu melahirkan, dan ibu nifas diharapkan menjadi prioritas.
Rumah tunggu
Dinas Kesehatan setempat menyiapkan fasilitas berupa rumah tunggu kelahiran (RTK) bagi keluarga tidak mampu yang harus dirujuk ke rumah sakit.
Ia mengatakan RTK berada di Rumah Sakit Zainal Umar Sidiki di Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang serta di RS Dunda Limboto dan RS Ainun di Kabupaten Gorontalo.
RTK yang disiapkan berada tepat di depan Toko Agung Baru, juga dua RTK di Rumah Sakit Aloe Saboe di Kota Gorontalo.
Keluarga kurang mampu dapat menunggui persalinan ibu hamil dengan menginap di fasilitas tersebut, diberi makan dan beberapa bantuan lainnya.
Bahkan, di RTK kompleks Rumah Sakit Aloe Saboe telah digunakan keluarga yang menunggui bayi penderita hidrosefalus dari Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang pada 2020.
Penghuni RTK dibiayai pemerintah daerah. Mereka dapat menginap gratis selama menunggu persalinan dan perawatan ibu melahirkan yang dirujuk ke tiga rumah sakit itu.
Ke depan, Dinas Kesehatan akan membantu pendampingan di seluruh puskesmas, khususnya bagi ibu hamil berisiko tinggi.
Ia mencontohkan pendampingan melalui bantuan Pemerintah Provinsi Gorontalo pada 2017 dan 2018 dengan lokus Puskesmas Anggrek, Molingkapoto, dan Kwandang.
Saat itu tidak ditemukan AKI di tiga puskesmas tersebut, sebab pendampingan terhadap ibu hamil berjalan optimal dengan alokasi anggaran memadai. Namun, pada 2020 dan 2021 anggaran yang telah direncanakan pihaknya harus terkena kebijakan refocusing.
"Ini menjadi persoalan serius, padahal penanganan ibu hamil untuk menekan AKI merupakan urusan prioritas dan tidak boleh dikesampingkan," ucapnya.
Tahun ini, pihaknya menargetkan optimalisasi bantuan jaminan persalinan dan pembebasan biaya persalinan (Jampersal) kepada ibu hamil dari keluarga tidak mampu, yakni biaya persalinan hingga RS rujukan, termasuk RTK.
Selain itu, Dinas Kesehatan mengeluarkan surat edaran bagi seluruh bidan desa untuk wajib tinggal di desa tempat penugasan agar setiap saat bisa melayani kesehatan ibu dan anak.
Dalam surat edaran ditandatangani Kepala Dinkes Gorontalo Utara Rizal Yusuf Kune itu, antara lain mewajibkan bidan desa selama 1x24 jam berada di desa. Jika bidan desa harus meninggalkan desa tempat tugasnya untuk keperluan yang mendesak, harus ada bidan pengganti.
Hal itu juga sama dengan kewajiban seluruh puskesmas rawat jalan dan rawat inap menerima layanan persalinan selama 1x24 jam. Jika puskesmas rawat jalan hanya membuka pelayanan selama delapan jam setiap hari, mulai pukul 08.00-14.00, untuk pelayanan persalinan maupun kegawatdaruratan persalinan tetap berlaku pelayanan 1x24 jam.
Kebijakan tersebut sebagai penting ditempuh dalam upaya menekan AKI di wilayah itu.
Maya juga mengatakan tentang inisiasi pendampingan melalui Dasa Wisma, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) di seluruh desa di wilayah pelayanan puskesmas.
Rencananya, 12 puskesmas yang akan menjadi lokus AKI dan menerima bantuan Kementerian Kesehatan RI.
"Data lengkapnya telah kami serahkan ke pihak Kementerian Kesehatan, untuk memudahkan penyaluran bantuan. Hanya saja, daerah ini harus menyiapkan sarana prasarana dan sumber daya manusia," katanya.
Namun, kendala terbesar yang harus dihadapi di antaranya anggaran yang ada terus terkena refocusing.
Pihaknya berharap, pemerintah daerah memberi perhatian serius pada persoalan penanganan AKI, termasuk diharapkan adanya dukungan dari pihak rekanan untuk menyiapkan fasilitas kesehatan yang lebih baik.
Mengingat rumah sakit di daerah itu masih mengalami kekurangan fasilitas dan SDM, seperti dokter spesialis kandungan, spesialis anak, dan spesialis anestesi yang masih bekerja paruh waktu.
Kondisi ini menyebabkan banyak persalinan harus dirujuk di rumah sakit di luar daerah.
