Gorontalo (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo, melakukan edukasi kepada masyarakat kepulauan di Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, terkait pengawasan partisipatif dalam Pemilu atau Pemilihan serentak tahun 2024.
"Kami hadir di kepulauan ini untuk membangun kesadaran demokrasi kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya kelompok nelayan dan petani. Karena sesungguhnya lapisan masyarakat di tingkat bawah adalah bagian dari perhatian untuk membangun demokrasi yang baik," kata Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Jaharuddin Umar, di Gorontalo, Minggu.
Melalui sosialisasi pengawasan partisipatif masyarakat dalam rangka menghadapi tahapan Pemilu atau Pemilihan serentak tahun 2024, diharapkan kesadaran masyarakat dapat dibangun dari tingkat bawah kemudian kecamatan, kabupaten hingga provinsi.
Dengan begitu, kata pria bergelar doktor ini, kita semua akan memiliki persepsi yang sama tentang bagaimana membangun demokrasi yang baik.
Maka kekuatan kita disamping penyelenggara sesuai yang diamanatkan oleh negara untuk mengawal proses demokrasi.
Juga berharap pada kekuatan kelompok masyarakat mulai tingkatan menengah hingga bawah karena bagaimana pun amanat konstitusi menyatakan setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi memilih dan dipilih.
Oleh karena itu, masyarakat di Ponelo Kepulauan juga memiliki potensi menjadi peserta Pemilu.
Sehingga tidak hanya menjadi subyek atau sasaran penyelenggara Pemilu namun juga menjadi pelaku Pemilu.
Ke depan, Bawaslu kata Jaharuddin, akan mendorong masyarakat menjadi penyelenggara yang baik. Tentu melalui edukasi membangun kesadaran demokrasi untuk menjadi penyelenggara bahkan pejabat negara dimana semuanya akan melakukan tindakan yang baik.
Edukasi penting lanjut katanya, untuk terus didorong agar semangat seluruh lapisan masyarakat dalam membangun demokrasi yang baik mulai dari bawah hingga atas akan terbangun dari komitmen yang sama.
Sosialisasi tersebut diikuti perwakilan kelompok nelayan dan tani, tokoh pemuda, penggiat organisasi sosial kemasyarakatan dan kelompok perempuan/kaum ibu serta Kepala Desa dari empat desa di pulau tersebut.***
