Aliansi dosen lakukan aksi damai di Kemdiktisaintek terkait tukin

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah dosen yang tergabung ke dalam Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (Adaksi) melakukan aksi damai dengan mengirimkan sekitar 50 karangan bunga ke kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI.

Koordinator Aksi, Anggun Gunawan saat ditemui di Jakarta, Senin mengungkapkan aksi ini merupakan ungkapan kekecewaan atas ketidakjelasan realisasi tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN yang telah diregulasikan sejak 2020 lalu, di mana sejumlah upaya audiensi telah dilakukan sejak 2021, termasuk di antaranya audiensi terakhir dengan Komisi X DPR RI pada November 2024 lalu.

"Yang mengerikan kami itu adalah di hari Jumat kemarin di tanggal 3 Januari, itu ada taklimat dari Kemdiktisaintek yang mengatakan bahwasannya untuk tahun 2025 ini tidak ada tukin dosen. Sementara, itu (tukin) sudah dijanjikan tahun lalu, ini masalahnya apa?" kata Gunawan.

Gunawan menekankan tunjangan kinerja amat dibutuhkan oleh para dosen ASN, sebab dirinya menilai gaji yang ditetapkan untuk para dosen tidak sebanding dengan kebutuhan hidup mereka.

Ia memaparkan tak jarang di antara mereka yang harus bekerja di lokasi lainnya, seperti dirinya yang berstatus sebagai dosen PPPK di Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia) Jakarta, namun juga harus mengajar di universitas lainnya agar dapat hidup dengan layak.

Bahkan, ungkap Gunawan, beberapa di antara para dosen tersebut bekerja di sektor non formal seperti menjadi mitra ojek daring.

"Kayak gimana ya, dengan ijazah S2, S3 kemudian jadi tukang ojek gitu kan ya, sementara pegawai lain di kementerian ini, seperti laboran di kampus, tenaga administrasi, itu sejak SK PNS-nya atau P3K-nya ke luar, itu langsung dapat tukin. Sementara, kami masuk dengan ijazah S2, itu nggak diberikan tukin oleh pemerintah," ujarnya.

Gunawan yang merupakan alumni S2 di Oxford Polytechnic, Inggris melalui beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) itu juga menyayangkan adanya perbedaan ini, sebab menurut paparannya, pemasukkan bulanan yang terdiri atas gaji pokok dan tunjangan yang diterimanya setiap bulan hanya berada di kisaran Rp4juta.

"Bagaimana misalnya teman-teman yang sudah disekolahkan oleh LPDP di luar itu mau balik ke Indonesia menjadi dosen untuk mendidik anak-anak muda di Indonesia, kalau gajinya cuma segitu," ujarnya.

Oleh karena itu, Gunawan berharap upayanya kali ini bisa direalisasikan oleh pemerintah dengan segera, demi meningkatkan kesejahteraan dosen di Indonesia.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek Togar M. Simatupang menyebutkan tidak ada anggaran tunjangan, baik tunjangan kinerja (tukin) maupun tunjangan profesi bagi dosen untuk tahun ini.

Meski demikian, Togar menegaskan pihaknya telah mengusahakan untuk mengajukan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait tunjangan bagi para dosen, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2,8 triliun.

"Jadi ini adalah satu perjuangan dari Pak Menteri untuk memberikan tukin ini yang besarnya Rp2,8 triliun," kata Togar Simatupang.