Nvidia kritik aturan AI pemerintahan Biden yang 'salah arah'

Istanbul (ANTARA) - Raksasa teknologi AS Nvidia, Senin (13/1), merilis pernyataan yang mengkritik aturan baru pemerintahan Biden yang mengatur penjualan chip kecerdasan buatan (AI) ke negara-negara asing dalam upaya untuk memperketat pengawasan Washington terhadap aliran chip AI di seluruh dunia.

Aturan yang disebut Nvidia "belum pernah terjadi sebelumnya dan salah arah" tersebut berpotensi membahayakan kepemimpinan AS dalam teknologi AI, menurut pernyataan itu.

"Pemerintahan Trump periode pertama meletakkan dasar bagi kekuatan dan keberhasilan Amerika saat ini dalam AI, membina lingkungan tempat industri AS dapat bersaing dan menang berdasarkan prestasi tanpa mengorbankan keamanan nasional," tambahnya.

Perusahaan itu menyoroti pentingnya teknologi AI, dengan mengatakan bahwa perusahaan dan universitas di seluruh dunia memanfaatkan teknologi AI arus utama untuk memajukan sektor kesehatan, pertanian, manufaktur, pendidikan, dan berbagai bidang lainnya. Teknologi tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka potensi berbagai negara.

Namun, kemajuan tersebut kini terancam oleh rencana pemerintahan Biden yang membatasi akses terhadap aplikasi komputasi arus utama melalui aturan “difusi AI” yang disebut Nvidia sebagai tindakan "belum pernah terjadi sebelumnya dan salah arah".

Aturan tersebut, menurut perusahaan itu, dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi secara global.

“Walaupun aturan ini disamarkan sebagai langkah ‘anti-China,’ kebijakan tersebut tidak akan meningkatkan keamanan AS," demikian pernyataan Nvidia.

“Aturan baru itu akan mengontrol teknologi di seluruh dunia, termasuk teknologi yang sudah banyak tersedia pada perangkat keras konsumen seperti PC gaming arus utama," tambah pernyataan itu.

Sepekan sebelum Presiden Biden meninggalkan jabatannya, pemerintahannya menerapkan pembatasan tambahan terhadap ekspor chip komputer buatan AS yang mendukung sistem AI.

Langkah ini dianggap sebagai upaya terakhir untuk mencegah pesaing seperti China mendapatkan akses ke teknologi mutakhir tersebut.

Berbicara kepada wartawan, Minggu (12/1), Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo mengatakan aturan baru tersebut "dirancang untuk melindungi teknologi AI tercanggih dan memastikan teknologi ini tidak jatuh ke tangan musuh asing, namun tetap memungkinkan penyebaran luas dan berbagi manfaat dengan negara-negara mitra."

Sumber: Anadolu