Ekonom: 100 hari Prabowo tunjukkan komitmen dalam pengendalian inflasi

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Josua Pardede memandang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam 100 hari pertama kerjanya telah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi melalui berbagai kebijakan strategis.

“Langkah-langkah seperti reformasi subsidi energi, penguatan cadangan pangan, diversifikasi konsumsi pangan lokal dan peningkatan efisiensi distribusi pangan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, khususnya dalam menjaga daya beli masyarakat dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Josua kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Josua menyebutkan terkendalinya inflasi terindikasi dari data inflasi bulan Oktober-Desember 2024 yang masih terjaga di dalam target sasaran inflasi.

Dengan upaya-upaya pemerintah mendukung terjaganya inflasi, imbuh Josua, maka pemerintah juga perlu mendorong terjaganya daya beli masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah.

“Sehingga pada akhirnya konsumsi masyarakat akan dapat solid menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini,” kata Josua yang merupakan Chief Economist PermataBank itu.

Josua merinci, salah satu langkah strategis pemerintah yaitu reformasi subsidi energi. Ia mengingatkan bahwa pemerintah sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema subsidi bahan bakar.

Subsidi untuk liquefied petroleum gas (LPG) tidak akan diubah, sementara detail mengenai subsidi bahan bakar dan listrik masih dalam perhitungan yang cermat.

Tujuan dari reformasi ini adalah untuk mengurangi beban subsidi yang mencapai sekitar 16 persen dari pengeluaran anggaran tahun sebelumnya, dengan rencana pengalihan subsidi menjadi bantuan tunai langsung kepada keluarga yang membutuhkan.

“Langkah ini diharapkan dapat menghemat hingga Rp200 triliun melalui penargetan subsidi yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, pemerintah berupaya menjaga stabilitas anggaran dan melindungi keluarga berpenghasilan rendah dari dampak fluktuasi harga minyak global,” kata Josua.

Kemudian, kebijakan strategis yang kedua yaitu terkait dengan swasembada pangan. Dalam hal ini, Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus memperkuat stok cadangan pangan pemerintah.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan stabil, sehingga dapat menekan gejolak harga yang berpotensi memicu inflasi.

Dengan cadangan pangan yang kuat, Josua menilai bahwa pemerintah memiliki instrumen untuk melakukan intervensi pasar guna menjaga stabilitas harga pangan.

Ketiga, pemerintah mendorong optimalisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Dalam hal ini, Bapanas telah menyerahkan lima unit SPHP Mobile kepada pemerintah daerah sebagai upaya mempercepat pelaksanaan stabilisasi pangan.

Inisiatif ini, menurut Josua, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga pasokan dan harga pangan tetap stabil, terutama menjelang akhir tahun ketika permintaan cenderung meningkat.

“Dengan adanya SPHP Mobile, distribusi pangan dapat dilakukan lebih efisien, sehingga mengurangi potensi kenaikan harga akibat kelangkaan pasokan,” ujar dia.

Keempat, pemerintah mendorong konsumsi pangan lokal seperti sorgum melalui gerakan penganekaragaman pangan. Diversifikasi ini tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan nasional tetapi juga mengurangi ketergantungan pada komoditas impor yang rentan terhadap fluktuasi harga internasional.

"Dengan demikian, inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga pangan impor dapat diminimalisir," ujar Josua.

Kelima, dalam upaya mendukung transformasi Perum Bulog, Bapanas menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

Transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan cadangan pangan dan distribusinya, sehingga stabilitas harga pangan dapat terjaga dengan lebih baik.

Selain itu, Bapanas juga sudah meluncurkan Portal Satu Data Pangan untuk mendorong kebijakan pengelolaan data pangan yang akurat dan berkualitas.

“Dengan data yang terintegrasi dan akurat, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan,” kata Josua.