Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta kepada biro humas pemerintah pusat dan daerah, untuk bisa menangkal misinformasi yang beredar di media sosial.
"Mohon maaf kalau kita lihat sosial media, itu lebih banyak misinformasi yang kemudian membingungkan masyarakat. Nah ini tugas biro humas pemerintah pusat dan daerah untuk meluruskan," ujar Meutya dalam acara Rakor dan Pelatihan Humas Pemerintah 2025, di Jakarta, Rabu.
Meutya mengatakan, masyarakat memiliki hak asasi untuk mendapatkan informasi yang benar. Ia juga meminta para biro humas pemerintah agar melawan pihak-pihak yang menyampaikan informasi yang salah.
Meutya juga mengatakan bahwa sinergi dan kolaborasi sangat penting dalam setiap tingkatan. Baik itu level presiden, menteri bahkan hingga biro humas pemerintahan pusat dan daerah.
Sinergi kolaborasi pada biro humas pemerintahan, bertujuan agar kebijakan-kebijakan dan informasi dari pemerintah dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
"Dengan demikian masyarakat bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari program-program pemerintah," ucap Meutya.
Dengan disampaikan secara baik, masyarakat akan mendapat keakuratan informasi, hingga rasa aman yang jauh dari keriuhan informasi yang salah.
"Karena salah satu tugas informasi adalah melindungi masyarakat dari hal-hal demikian. Informasi yang tepat, diatur dalam undang-undang dasar negara sebagai hak asasi," pungkasnya.
Dalam acara Rapat Koordinasi dan Pelatihan Humas Pemerintah 2025, dihadiri secara langsung oleh Ketua Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya.
Dalam rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Meutya minta biro humas pemerintahan tangkal misinformasi di medsos
