Menteri ESDM antisipasi perang dagang dengan penguatan hilirisasi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengantisipasi dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dengan China melalui penguatan hilirisasi untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional.

“Keunggulan kompetitif kita itu adalah bahan baku, maka hilirisasi adalah salah satu solusi,” ucap Bahlil ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.

Bahlil menyampaikan bahwa perang dagang merupakan hal biasa. Justru, menurut dia, dari tantangan perang dagang, terdapat peluang bisnis yang bisa dimanfaatkan.

Ia menilai perang dagang yang terjadi justru memperkuat internal Indonesia, oleh karenanya pemerintah melakukan langkah-langkah komprehensif untuk menciptakan nilai tambah pada bahan baku yang melimpah di Indonesia.

Selain itu, Bahlil juga menyampaikan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk memperhatikan situasi ekonomi di dalam negeri.

“Kita harus berdiri di kaki kita sendiri, maka konsekuensinya adalah kita harus mampu memetakan mana yang menjadi keunggulan-keunggulan kompetitif,” ucapnya.

Terkait dampak tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap Indonesia ke sektor energi dan sumber daya mineral, Direktur Jenderal Minyak dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Tri Winarno menyampaikan bahwa sektor itu tidak terlalu terdampak.

“Nggak terlalu (terdampak). Porsi (pasar nikelnya) kecil,” kata Tri ketika ditemui secara terpisah di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.

Adapun langkah yang akan ditempuh oleh Kementerian ESDM adalah mendukung upaya pemerintah untuk menurunkan kesenjangan perdagangan internasional antara Indonesia dengan Amerika Serikat.

Penurunan kesenjangan atau disparitas tersebut dilakukan dengan menambah impor minyak dan LPG dari Amerika Serikat.

“LPG kemungkinan kita menambah impor dari Amerika Serikat. Sebelumnya (impor LPG) dari Amerika 54 persen. Kenaikannya lagi dikalkulasi,” ucap Tri.

Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia, yang efektif berlaku tiga hari setelah diumumkan.

Kebijakan Trump itu diterapkan secara bertahap, yaitu mulai dari pengenaan tarif umum 10 persen untuk seluruh negara terhitung sejak tanggal 5 April 2025, kemudian tarif khusus untuk sejumlah negara, termasuk Indonesia, mulai berlaku pada 9 April 2025 pukul 00.01 EDT (11.01 WIB).

Dari kebijakan terbaru AS itu, Indonesia terkena tarif resiprokal 32 persen, sementara negara-negara ASEAN lainnya, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, dan Vietnam 46 persen.