Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan mengatakan salah satu upaya perbaikan sistem Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) pihaknya ingin memastikan bahwa setiap 6 bulan harus dilakukan skrining kejiwaan bagi para peserta, sehingga kondisi psikologis mereka bisa dipantau secara rutin.
Dalam konferensi pers bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Jakarta, Senin, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, berbagai kasus yang terjadi terkait PPDS secara terus-menerus benar-benar sangat memprihatinkan, dan berdampak bukan hanya kepada peserta didik, tapi juga bagi masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya mengupayakan sejumlah perbaikan secara serius, sistematis, dan konkret.
Dia melanjutkan, perlu ada penyelenggaraan forum rutin di mana pihaknya bisa bertemu dengan para peserta itu guna mengecek kesehatan mental dan fisik mereka. Budi pun meminta para direktur utama rumah sakit pendidikan kesehatan untuk rutin secara langsung bertemu dengan para peserta dan melihat sendiri kondisi mereka, serta melakukan intervensi segera jika menemukan risiko atau masalah-masalah yang ada.
"Saya juga akan memberikan komitmen waktu saya untuk bertemu dengan mereka agar well-being mereka, kesehatan raga dan fisiknya, dan juga mentalnya, itu kita monitor. Kalau ada masalah-masalah, kita bisa deteksi," ujar Budi.
Sejumlah hal lain yang perlu dilakukan, katanya, seperti tes psikologis pada saat proses rekrutmen, guna mengetahui kondisi kejiwaan, sehingga bisa menjalani pendidikan dan nantinya melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.
"Saya juga minta yang kedua, agar transparansi dari proses rekrutmen ini dilakukan dengan baik, sehingga tidak ada lagi referensi-referensi khusus yang mengakibatkan kita akan salah pilih dari peserta pendidikan dokter spesialis ini," dia menuturkan.
Pihaknya juga ingin memastikan afirmasi bagi putra-putri daerah yang masih kekurangan dokter spesialis, karena sudah hampir 80 tahun distribusi dokter spesialis di Indonesia selalu bermasalah.
Selain itu, katanya, pendidikan harus diberikan oleh konsulen dan bukan oleh peserta senior, agar kualitas pendidikan yang diberikan betul-betul baik. Maka dari itu, katanya, pihaknya akan menetapkan log book digital guna pemantauan, seperti yang dilakukan negara-negara lain.
Terkait dengan pelayanan di rumah sakit, dia juga meminta agar disiplin jam kerja bagi para peserta didik ini diterapkan di seluruh rumah sakit Kementerian Kesehatan yang melakukan pendidikan dokter spesialis, karena banyak yang melaporkan bahwa para peserta dipaksa bekerja di luar jam biasa sebagai latihan mental.
"Menurut saya terlalu berlebihan," katanya.
Karena beban yang kerja yang sangat tinggi, katanya, kalau dilakukan terus-menerus akan sangat menekan kondisi psikologis peserta didik. Jika mereka harus bekerja overtime satu hari, dia melanjutkan, hari berikutnya harus libur.
"Untuk pelayanan yang saya juga minta dilakukan di seluruh rumah sakit Kementerian Kesehatan adalah jaminan keamanan dan pengawasan bagi peserta didik. Saya sering sekali mendengar bahwa para peserta didik ini disuruh-suruh melakukan pekerjaan yang seharusnya tidak ada hubungan dengan mereka, atau bukan merupakan tugas mereka," katanya.
Pengawasan ini adalah untuk mencegah para peserta agar tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu, dan hanya mengerjakan yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya sebagai orang yang sedang belajar menjadi dokter dengan kompetensi lebih tinggi.
Kemudian, pihaknya juga bakal menerbitkan Surat Izin Praktik (SIP) bagi para peserta agar dapat bekerja sebagai dokter umum, agar mereka bisa mendapatkan pendapatan selama belajar. Hal tersebut, kata Menkes, karena para peserta tidak punya penghasilan selama mengikuti pendidikan, sementara mereka punya keluarga untuk dinafkahi, sehingga beban finansialnya besar sekali.
"Saya harapkan bahwa langkah-langkah konkrit ini bisa kita lakukan cepat dan terus kita monitor pelaksanaannya agar itu tadi, masalah yang serius, sistematis di pendidikan, program pendidikan dokter spesialis ini bisa kita atasi bersama-sama," kata Budi.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkes pastikan skrining tiap 6 bulan pantau kejiwaan peserta PPDS
