Gorontalo (ANTARA) - Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo bersama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi secara daring untuk membahas penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Malaria di Kabupaten Pohuwato. Rapat ini diikuti oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Anang S. Otoluwa, yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, pada Senin (16/06/2025) di aula Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.
Kemenko PMK dalam kesempatan itu menekankan pentingnya penguatan kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat provinsi untuk memberikan dukungan penuh kepada kabupaten yang terdampak KLB.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Anang S. Otoluwa, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie menyampaikan harapan agar penanganan KLB Malaria di Kabupaten Pohuwato dan Boalemo segera dituntaskan. Hal ini bertujuan agar wabah tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat.
Dalam rapat evaluasi tersebut, salah satu rekomendasi kunci adalah penetapan wilayah sasaran prioritas untuk pelaksanaan Mass Blood Survey (MBS), dengan mempertimbangkan dampak, risiko ketersediaan logistik dan juga pengendalian vektor sera pengendalian lingkungan. Namun, hingga rapat koordinasi kajian penanggulangan tanggap darurat bencana non-alam KLB Malaria Kabupaten Pohuwato pada 11 Juni 2025, diketahui bahwa prioritas sasaran wilayah MBS belum tersusun, dan kegiatan MBS sebagai upaya deteksi dini serta pengobatan cepat belum terlaksana di Kabupaten Pohuwato.
“Menyikapi hal ini, kami telah melakukan kajian epidemiologi untuk menetapkan wilayah sasaran MBS. Berdasarkan kajian tersebut, logistik Rapid Diagnostic Test (RDT) yang tersedia saat ini mencukupi untuk mencapai 80% target pelaksanaan MBS,” ungkap Anang.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan tanggapan tertulis terhadap laporan kajian epidemiologi yang telah disusun.
“Tanggapan ini akan menjadi dasar utama dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan kegiatan MBS di wilayah Kabupaten Pohuwato, guna mengendalikan penyebaran malaria dan memastikan penanganan yang efektif bagi masyarakat terdampak,” pungkasnya.
Hal ini selaras dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dipimpin oleh Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie .
