Gorontalo (ANTARA) - Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo Trizal Entengo di Gorontalo, Senin mengatakan tidak benar jika Gubernur Gusnar Ismail diinformasikan berencana membentuk Wilayah Kota Gorontalo yang baru.
"Gubernur Gorontalo tidak pernah ada niat memindahkan ibu kota Gorontalo dengan membentuk kota administratif baru," kata Trizal.
Ia menjelaskan bahwa selama 15 menit pemaparan Gubernur di hadapan Komisi II DPR RI, beliau bicara banyak hal terkait aspek ekonomi, adat dan sosiologis.
"Barulah di menit-menit penutup Pak Gubernur bicara tentang Kota Gorontalo yang posisinya sebagai Ibu Kota Gorontalo harus dikaji secara geografis karena secara tara ruang kondisinya semakin sempit sementara pusat perekonomian tumbuh juga disini (Kota Gorontalo)," kata Trizal.
Ia menegaskan bahwa pernyataan gubernur tidak sedikitpun menafikan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, tetapi gagasan itu disampaikan untuk dipertimbangkan dan dikaji dari semua aspek sebagaimana kebutuhan masyarakat dan pemerintahan ke depan.
"Tidak ada pula pernyataan Pak Gubernur yang akan membentuk daerah administrasi apalagi membentuk ibu kota baru karena beliau sangat paham terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah," kata Trizal pula.
Menurutnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten Gorontalo dan RUU Kota Gorontalo yang terbaru ini, di diseminasi oleh Komisi II DPR RI sebagaimana penegasan ketua komisi bahwa akan segera disahkan minggu ini, sehingga anggapan terhadap Gubernur Gorontalo akan memperluas wilayah atau membentuk ibu kota baru di Provinsi Gorontalo sangat tidak relevan.
Termasuk juga persoalan rekomendasi pertambangan atas Gorontalo Mineral, dirinya menilai kata Trizal bahwa ada konteks yang tidak dipahami oleh Wali Kota Gorontalo.
"Semua pemaparan Pak Gubernur juga justru diamini dan dikuatkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Asisten I Kota Gorontalo," imbuhnya.
