Payakumbuh, Sumbar (ANTARA GORONTALO) - Pemerintah mengalokasikan anggaran
Rp560 triliun untuk mempercepat pembangunan wilayah kabupaten dan daerah
tertinggal yang tersebar pada 33 provinsi.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko
Putro Sandjojo saat ke Kabupaten Limapuluh Kota, Sabtu mengatakan dana
tersebut tersebar pada 19 kementerian serta lembaga yang melaksanakan
sesuai dengan fungsinya masing-masing.
"Walaupun dana desa tahun ini hanya Rp60 triliun, tapi dana dari 19
kementerian dan lembaga yang masuk ke desa tertinggal mencapai Rp560
triliun," kata Menteri Eko Putro Sandjojo ketika berkunjung ke Balai
Pembibitan Ternak Unggul-Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang
Mengateh, Kabupaten Limapuluh Kota.
Ia menjelaskan seperti urusan pelayanan kesehatan dilaksanakan
Kementerian Kesehatan begitu juga fasilitas pendidikan oleh Kementerian
Pendidikan, infrastruktur digarap Kemeterian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR).
Kemudian pelayanan listrik dilaksanakan Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM), sektor pertanian oleh Kementerian Pertanian,
serta banyak kementerian dan lembaga lainnya.
Sebelumnya Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan pihaknya
berusaha semaksimal mungkin membantu tiga daerah di provinsinya agar
lepas dari ketertinggalan.
Ketiga kabupaten yang tertinggal itu, Kabupaten Mentawai, Solok Selatan, dan Pasaman Barat.
Menurut dia ada enam kriteria dan 27 indikator yang menjadi acuan
daerah dikatakan tertinggal meliputi terkait perekonomian masyarakat,
sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah,
aksesibilitas dan karakteristik daerah.
Ia menyarankan kepala daerah wilayahnya masuk kategori tertinggal
itu membuat program yang tepat agar keluar dari status daerah
tertinggal.
Pemerintah alokasikan Rp560 triliun untuk daerah tertinggal
Sabtu, 4 Februari 2017 21:10 WIB