Gorontalo (ANTARA) - Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menanggapi serius aspirasi ratusan guru honor non-database yang datang menyampaikan keresahan mereka di rumah dinas jabatan gubernur.
"Ratusan guru honor non-database mendatangi rumah dinas gubernur. Kehadiran mereka disambut hangat dan penuh antusias oleh gubernur. Mereka datang membawa aspirasi dan harapan agar dibantu dari kondisi sulit akibat tidak masuk dalam database pegawai pemerintah," kata juru bicara gubernur Alvian Mato di Gorontalo, Jumat.
Salah satu guru honor non-database Rosna mengatakan dirinya adalah salah satu guru honor yang telah menjadi guru penggerak, namun statusnya sebagai guru non-aparatur sipil negara (ASN) dan juga non-database.
"Saya resah dan khawatir akan dirumahkan, jika kelak pemerintah pusat hanya mengakomodir guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," katanya.
Oleh karena itu, mereka menghadap gubernur dengan harapan agar statusnya bisa diperjuangkan.
Menanggapi keresahan tersebut, Alvian mengatakan gubernur telah menyatakan sikap menaruh perhatian serius kepada nasib guru-guru non-database yang telah mengabdi mencerdaskan anak bangsa. Namun kewenangan pengangkatan ASN dan alih status pegawai berada di pusat, sehingga gubernur akan kembali mengusulkan dan menyurati masalah ini ke kementerian.
Dalam aturan ditegaskan, pemerintah daerah tidak bisa mengangkat pegawai di luar mekanisme Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Rusli Nusi dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo.
Kepala Dinas Pendidikan menegaskan untuk kesejahteraan guru non-ASN non-database pemerintah daerah mengupayakan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah.
Untuk dana BOS sekolah, hanya diperuntukkan bagi guru yang telah terdaftar di Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo. "Mereka sebanyak 367 orang," kata Rusli.
