Mendagri Ziad Hab Al-Reeh: Palestina berdaulat penuh atas Gaza

Ramallah (ANTARA) - Palestina memiliki hak berdaulat penuh atas wilayah Jalur Gaza dan karenanya, semua upaya internasional mewujudkan stabilitas di wilayah tersebut harus sesuai dengan kehendak dan visi Negara Palestina.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Palestina Ziad Hab Al-Reeh pada Rabu (3/12) dalam pertemuan bersama delegasi badan Mekanisme Respons Stabilisasi (SRM) yang tengah melakukan misi penjajakan ke Palestina untuk meneliti potensi mewujudkan stabilitas di Jalur Gaza.

Palestina memandang Jalur Gaza sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem politik dan negara Palestina, kata Hab Al-Reeh.

SRM melakukan misinya melalui kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Jerman, Kantor Perwakilan Norwegia, dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP).

Dalam kesempatan itu, Hab Al-Reeh menyampaikan bahwa pemerintah Palestina telah menyusun peta jalan yang jelas dalam aspek kehidupan sipil maupun keamanan untuk mewujudkan rehabilitasi infrastruktur, pemulihan layanan dasar, dan penguatan institusi sipil di Jalur Gaza.

Telah disiapkan pula rencana pembinaan sistem keamanan profesional yang berdasarkan supremasi hukum, penghormatan atas hak masyarakat, dan jaminan terhadap keamanan umum, kata dia.

Mendagri Palestina itu menegaskan kesiapan pihaknya bekerja sama secara penuh dengan aktor internasional demi mewujudkan stabilitas, yang dapat memperkuat kapasitas institusi Palestina melaksanakan kewajibannya di Jalur Gaza, begitu kondisi yang tepat tercapai.

Dalam pertemuan tersebut, anggota delegasi mengkaji tujuan umum dari misi penjajakan, berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2803, yang bertujuan menilai faktor politik, keamanan, dan institusional yang berpengaruh pada terciptanya kondisi untuk mendukung perdamaian, pemulihan, dan pemerintahan yang berkelanjutan.

Delegasi tersebut juga menjelaskan metodologi kerja mereka, yang mencakup mengkaji data dan studi yang relevan, bertemu dengan pejabat dan badan masyarakat, dan mengidentifikasi langkah prioritas dan cepat.

Langkah selanjutnya adalah menerapkan standar yang jelas terkait legitimasi, keamanan, mobilisasi sumber daya, serta kesiapan masyarakat setempat.

Sumber: WAFA