Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo melakukan percepatan penyediaan lahan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh Wilayah tersebut.
Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie di Gorontalo, Rabu mengatakan hasil pendataan awal menunjukkan belum semua desa di Gorontalo memiliki aset lahan, bahkan terdapat desa yang sama sekali tidak mempunyai lahan.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan berbagai solusi alternatif.
“Beberapa desa telah menyurati Pak Gubernur untuk memperoleh dukungan berupa hibah lahan, sewa pakai, atau pinjam pakai. Pemerintah daerah tentu mendukung penuh percepatan ini melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan,” kata Idah.
Menurutnya rapat konsolidasi teknis yang digelar dan dihadiri pihak Kementerian Dalam Negeri, tidak sekadar bersifat administratif, melainkan menjadi langkah strategis untuk menyatukan persepsi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mempercepat pendataan lahan KDKMP secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Berdasarkan data terkini, pendataan lahan KDKMP di Provinsi Gorontalo menunjukkan progres positif dengan pembaruan data dilakukan setiap minggu.
Dari total 729 desa, sebanyak 706 desa telah melakukan pendataan dan 494 desa di antaranya tercatat telah memiliki lahan.
Secara rinci, Kota Gorontalo telah menuntaskan pendataan di 50 desa dengan 37 desa memiliki lahan. Kabupaten Gorontalo mencatat 160 desa memiliki lahan dari 205 desa. Kabupaten Pohuwato baru mendata 81 dari 104 desa, dengan 56 desa memiliki lahan.
Sementara Kabupaten Boalemo memiliki 49 desa memiliki lahan dari 82 desa, Bone Bolango 100 desa dari 165 desa, serta Gorontalo Utara 92 desa dari 123 desa.
Sejumlah lokasi di masing-masing daerah tersebut telah direncanakan untuk segera memasuki tahap pembangunan.
Kementerian Dalam Negeri mendorong percepatan pendataan lahan KDKMP di Provinsi Gorontalo guna mendukung pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan koperasi.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Konsolidasi Teknis dan Akselerasi Pendataan Lahan yang digelar di aula Rumah Jabatan Wakil Gubernur Gorontalo.
Rapat dihadiri Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Kementerian Dalam Negeri Nasrun, bersama Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Risjon Sunge dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dukcapil-PMD) Reflin Buata.
Nasrun mengatakan bahwa setibanya di Gorontalo pihaknya langsung melakukan survei lapangan ke empat lokasi yang direncanakan sebagai titik pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan KDKMP.
Hasil peninjauan menunjukkan progres di lapangan berjalan cukup baik dan ditargetkan rampung paling lambat Maret 2026.
Namun demikian, Nasrun mengakui masih terdapat sejumlah kendala, khususnya terkait kesiapan lahan koperasi.
Dari hasil peninjauan, ditemukan desa yang belum memiliki lahan, desa yang memiliki lahan namun lokasinya kurang strategis, serta desa yang memiliki lahan tetapi belum memenuhi ketentuan jumlah penduduk.
“Kami berharap apabila terdapat pembaruan data maupun kendala baru di lapangan, agar segera dilaporkan. Seluruh temuan ini akan kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bahan perumusan kebijakan strategis yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di Provinsi Gorontalo,” kata Nasrun.
