Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono berharap kebijakan impor susu bubuk skim dapat dikurangi guna memperkuat daya saing koperasi peternak sapi perah di tengah dominasi industri pengolahan susu berskala besar.
Ferry menilai, selama ini industri pengolahan susu lebih banyak menggunakan susu bubuk skim impor, karena harganya yang lebih murah dan masih dimungkinkan oleh berbagai regulasi yang berlaku.
“Pemerintah ingin ada kemandirian pangan, ada hilirisasi di pertanian termasuk peternakan. Kami (Kemenkop) sebenarnya ingin supaya aturan-aturan yang terlalu membebaskan impor susu bubuk skim dan lain sebagainya itu diperkecil, kalau bisa kita hentikan,” kata Menkop, usai kunjungan kerja ke KPBS Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin.
Menkop mencontohkan kasus yang terjadi pada tahun lalu ketika susu segar hasil peternak sapi perah di Boyolali tidak terserap oleh industri pengolahan susu, yang kemudian memicu aksi protes peternak dengan membuang puluhan ribu liter susu.
Kondisi tersebut dinilai merugikan peternak dan koperasi, meskipun kemitraan antara industri pengolahan dan koperasi peternak sapi perah telah terjalin puluhan tahun.
Oleh sebab itu, Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendorong koperasi peternak sapi perah membangun industri pengolahan sendiri, khususnya untuk produksi susu UHT, agar mampu menyerap hasil produksi anggota sekaligus bersaing dengan industri besar.
Menkop menegaskan, koperasi juga tidak perlu khawatir terhadap aspek distribusi dan pasar, karena saat ini sudah ada Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang siap menyerap produk susu UHT hasil produksi koperasi.
Sejalan dengan itu, Kemenkop akan mendukung peningkatan populasi sapi perah nasional serta memperkuat advokasi kebijakan untuk mengurangi ketergantungan pada susu bubuk skim impor.
Langkah ini diharapkan dapat mendorong kemandirian industri susu nasional, memperkuat hilirisasi sektor peternakan, serta meningkatkan kesejahteraan koperasi dan peternak sapi perah.
Adapun dalam kunjungan ke Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan, Menkop secara khusus mendorong koperasi tersebut untuk dapat memproduksi susu UHT.
Menkop menilai, KPBS Pangalengan saat ini merupakan koperasi yang paling memungkinkan untuk berekspansi melalui pembangunan lini pabrik baru.
Saat ini KPBS Pangalengan memiliki lebih dari 4.500 anggota, dengan sekitar 2.050 anggota aktif yang memiliki sapi perah.
Total populasi sapi mencapai sekitar 16 ribu ekor, dengan jumlah indukan berkisar 6.800-7.000 ekor. Rata-rata kepemilikan sapi indukan per anggota masih relatif kecil, yakni sekitar 2-3 ekor induk.
Dengan kondisi tersebut, KPBS Pangalengan saat ini mampu memproduksi sekitar 80 ton susu per hari, yang sebagian besar masih dialokasikan untuk produksi susu pasteurisasi.
Ketua KPBS Pangalengan Aun Gunawan menyampaikan, volume produksi tersebut belum efisien untuk menopang operasional pabrik susu UHT yang membutuhkan kapasitas lebih besar.
Idealnya, menurut perhitungan Aun, peternak anggota KPBS Pangalengan perlu menghasilkan susu perah minimal 200-300 ton per hari agar produksi susu UHT yang dihasilkan dapat optimal.
Oleh karena itu, KPBS berharap adanya dukungan pemerintah untuk meningkatkan populasi sapi induk, sehingga memenuhi kelayakan
untuk memproduksi susu UHT.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkop ingin impor susu skim bisa ditekan demi memperkuat koperasi
