China protes larangan penjualan "drone" DJI oleh Amerika Serikat

Beijing (ANTARA) - Pemerintah China memprotes keputusan terbaru Amerika Serikat yang melarang penjualan "drone" DJI di AS dengan alasan demi melindungi keamanan nasional.

"China dengan tegas menentang AS yang melampaui batas konsep keamanan nasional dan membuat daftar diskriminatif untuk menargetkan perusahaan-perusahaan China," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Selasa (23/12).

Berdasarkan peraturan baru Komisi Komunikasi Federal (FCC) Amerika Serikat pada Selasa (23/12) meminta agar konsumen AS tidak membeli "drone" (Unmanned Aerial Vehicle atau pesawat tanpa awak) asing generasi berikutnya.

FCC melarang impor dan penjualan semua model pesawat tanpa awak (uncrewed aircraft systems UAS) dan komponen penting UAS yang diproduksi di negara asing, serta semua peralatan dan layanan komunikasi dan pengawasan video, termasuk DJI, dengan memasukkannya ke dalam apa yang disebut "Daftar Tercakup".

Alasannya adalah karena produk tersebut dianggap "menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima terhadap keamanan nasional Amerika Serikat dan terhadap keselamatan dan keamanan warga AS."

"AS harus menghentikan praktik yang salah ini dan menciptakan lingkungan yang adil, setara, dan tidak diskriminatif bagi perusahaan-perusahaan China," tegas Lin jian.

Keputusan itu juga diambil karena menurut FCC, AS bersiap untuk menjadi tuan rumah beberapa acara besar termasuk Piala Dunia FIFA 2026, perayaan America250, dan Olimpiade Musim Panas Los Angeles 2028.

Tanpa otorisasi FCC, model perangkat baru tidak dapat diimpor, dipasarkan, atau dijual di AS. Keputusan FCC tersebut mengecualikan model yang sudah disetujui untuk dijual dan yang saat ini digunakan.

Gedung Putih menyimpulkan bahwa UAS dan komponen penting UAS yang diproduksi di luar negeri menimbulkan “risiko yang tidak dapat diterima terhadap keamanan nasional Amerika Serikat dan terhadap keselamatan dan keamanan warga AS.”

Pengumuman minggu ini muncul setelah Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional 2025 disahkan oleh Kongres tahun lalu mewajibkan tinjauan keamanan terhadap peralatan yang diproduksi oleh DJI, Autel, dan pembuat drone asing lainnya paling lambat 23 Desember 2025.

DJI sendiri menguasai sekitar 70 persen pasar global, menurut data dari perusahaan riset pasar Research and Markets. Selain penggunaan di sektor publik, drone buatan China juga telah banyak digunakan di seluruh AS untuk berbagai tugas, termasuk inspeksi infrastruktur dan konstruksi, pemantauan tanaman, serta videografer profesional dan amatir.

Selama setahun terakhir, DJI telah menulis surat kepada para pejabat Amerika, termasuk Menteri Pertahanan Pete Hegseth, menyambut baik pengawasan dan pemeriksaan yang diperlukan terhadap produk-produknya.

DJI telah berulang kali meminta peninjauan yang adil, transparan, dan berbasis bukti terhadap teknologinya, dengan alasan bahwa kekhawatiran keamanan nasional harus dievaluasi berdasarkan keunggulan teknis, bukan hanya negara asal.

Namun, alih-alih pemeriksaan komprehensif seperti yang diharapkan oleh industri dan DJI, FCC mengatakan keputusannya didasarkan pada penilaian badan antarlembaga cabang eksekutif yang dibentuk Gedung Putih yang menyimpulkan bahwa "drone" dan komponen buatan luar negeri "dapat memungkinkan pengawasan terus-menerus, eksfiltrasi data, dan operasi destruktif di wilayah AS."

Kekhawatiran tentang "drone" buatan China dan DJI bukanlah hal baru.

Sejak 2017, Angkatan Darat AS melarang penggunaan drone DJI dengan alasan keamanan siber.

Pada tahun yang sama, Departemen Dalam Negeri AS mengeluarkan memo internal bahwa "drone" buatan China mungkin mengirimkan data penerbangan sensitif ke produsennya di China.

Pada 2020, DJI dimasukkan ke dalam daftar hitam ekonomi Departemen Perdagangan, atau yang disebut Daftar Entitas, karena dugaan keterlibatan perusahaan dalam pelanggaran hak asasi manusia dan pengawasan teknologi tinggi terhadap Muslim Uighur di Xinjiang dan minoritas lainnya di Tiongkok.

Tahun berikutnya, Departemen Keuangan AS juga memberlakukan pembatasan investasi pada DJI karena alasan serupa.

Pada 2022, Departemen Pertahanan menambahkan DJI ke dalam daftar perusahaan yang diduga bekerja sama dengan Tentara Pembebasan Rakyat China.

Meski DJI telah menolak karakterisasi Pentagon dan menggugat untuk penghapusannya, mereka kalah dalam gugatan pengadilan pada bulan September tahun ini.

Pada Juni 2025, Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mempercepat komersialisasi teknologi "drone" dan meningkatkan produksi "drone" domestik demi melawan kendali atau eksploitasi asing.

Selain DJI, produk-produk China lain yang masuk dalam "Daftar Tercakup" FCC adalah dari Huawei, ZTE, Hytera (produsen transceiver radio dan sistem radio), Hikvision, Dahua, AO Kaspersky Lab, China Mobile, China Telecom, Pacific Networks' dan ComNet's, China Unicom.