Tegakkan Keadilan Pemilu, Bawaslu Bersama Rakyat

Gorontalo, (ANTARA) - Setelah melalui proses seleksi perekrutan yang sangat ketat, akhirnya terpilih tiga komisioner baru Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo yang baru.
 
Mereka adalah, Jaharuddin umar, Rauf Ali dan Rahmad Mohi, yang akan bertugas selama lima tahun kedepan. Pada dasarnya, ketiganya bukan orang baru dalam dunia Kepemiluan Gorontalo.

Bawaslu sendiri saat ini mengalami sejumlah perubahan, diantaranya "Logo"  dan slogan Bawaslu yang dirubah secara nasional.

Jika sebelumnya Logo Bawaslu identik dengan gambar pancasila dan warna merah putih yang berbentuk bulat, logo baru Bawaslu diganti dengan gambar kotak suara berwarna merah dan kuning keemasan.

Logo baru Bawaslu ini sendiri memiliki sejumlah makna. Diantaranya mengenai makna dari gestur dua tangan yang merupakan simbol dari kerja sama Bawaslu dengan rakyat untuk mengawal pemilu dengan professional, netral dan terpercaya.

Sedangkan anak panah sendiri menunjukkan penegakan keadilan pemilu, semangat pemilu, integritas, cita-cita mulia dan optimis.
Sementara itu, selain logo Bawaslu juga kini menggunakan slogan baru, yakni "Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu".

Sementara untuk Bawaslu Gorontalo sendiri, slogan ini diterjemahkan ke bahasa daerah Gorontalo "Wolo Rakyati Mongimato Pemilu, Wolo Bawaslu Mopotihulo Aturangi Pemilu".

Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Jaharuddin Umar mengungkapkan, slogan ini berisi sejumlah makna, diantaranya, kedepannya Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan pemilu tidak akan sendiri tetapi harus melibatkan masyarakat.

Menurutnya bahwa, selama ini setiap perkara pemilu jika hanya diberikan tanggungjawab kepada Bawaslu, sehingga hal ini tidak akan bisa diselesaikan dengan maksimal.

Hal ini juga tertuang dalam visi Bawaslu yakni menjadi lembaga pengawal yang terpercaya dalam mewujudkan pemilu yang domkratis, bermartabat dan berintegritas.

"Kami ingin lembaga ini menjadi lembaga yang berkualitas," tegasnya.

Olehnya,untuk mewujudkan hal ini, Bawaslu memiliki sejumlah langkah strategis. Diantaranya dengan membentuk Bawaslu menjadi lembaga yang mandiri, kuat dan solid.

"Kita juga akan mengembangkan teknologi dalam pengawasan pemilu, seperti mealui media social dan lain-lain," ujarnya Jahrudin Umar.

Termasuk juga melakukan koordinasi dengan lembaga penegak hukum yang termasuk dalam Sentra Gakumdu untuk menindaklanjuti setiap pelanggaran Pemilu.

"Untuk menjalankan setiap kebijakan Bawaslu nanti, kami akan senantiasa kolektif kolegial dalam mengambil keputusan, tidak akan ada lagi sistem "one man show"," jelasnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Provinsi Gorontalo, Rauf Ali juga mengatakan, khusus bidangnya yakni soal Sumber Daya Alam, ia telah menyusun sejumlah program untuk peningkatan kualitas SDM pengawas pemilu baik yang ada di tingkat Provinsi hingga Kabupaten, Kecamatan, Desa hingga lapangan.

"Saat ini kami tengah bersiap dalam rangka rekrutmen Panwascam di seluruh wilayah Gorontalo," kata Rauf Ali.
Sedangkan untuk penguatan SDM sendiri, Rauf mengatakan, pihaknya telah merencanakan sejumlah bimbingan teknis hingga workshop unutk memperdalam kemampuan dari para penyelenggara.

"Kita juga akan banyak menggelar pertemuan dengan masyarakat untuk menapung aspirasi dan masukan langsung dari rakyat gorontalo tentang teknis pelaksanaan pengawasan nanti kedepannya,"tambahnya.

Tak hanya itu, Rauf juga mengatakan system rekrutmen panwascam juga akan lebih diperketat untuk menghasikan orang yang benar-benar punya integritas baik dalam melakukan pengawasan.

Sementara itu Komisioner Bawaslu Provinsi Gorontalo, Rahmad Mohi yang juga membidangi divisi pencegahan Bawaslu Provinsi Gorontalo mengungkapkan, pihaknya akan lebih konsen dalam upaya pencegahan terutama mengenai politik uang yang kerap kali muncul saat penyelenggaraan pemilu.

"Kalau divisi pencegahan, kami kami lebih menyoroti soal pencegahan terjadinya politik uang saat Pilkada ataupun Pileg," kata Rahmad Mohi.\
Upaya ini akan dilakukan dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat Gorontalo tentang bahaya politik uang. (adv)