Bupati Sesalkan Pembangunan "rumah Sehat" Tidak Optimal

Gorontalo,  (ANTARA GORONTALO) - Bupati Gorontalo Utara, Indra Yasin, menyesalkan belum rampungnya pembangunan "Rumah Sehat Layak Huni" di kabupaten ini yang belum optimal.

Padahal pelaksanaannya diserahkan langsung pada pemerintahan desa dan kecamatan.

"Namun masih ada rumah yang belum terbangun sesuai perencanaannya, yang semestinya telah rampung sebelum hari raya Idul Fitri lalu," ujar bupati pada evaluasi pembangunan rumah sehat layak huni di kantor bupati dihadiri seluruh pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Selasa.

Program pembangunan rumah sehat layak huni di kabupaten ini, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten tanun 2014 sebesar Rp11 miliar.

Di mana setiap kecamatan mendapat alokasi 45 unit rumah dengan anggaran sebesar Rp1 miliar yang harus disebar di seluruh desa kepada rumah tangga sasaran penerima, sesuai kategorinya yaitu rumah berdinding jelaga dan berlantai tanah.

"Tahun ini merupakan awal realisasi salah satu program unggulan pemerintahan daerah yang saya jalankan bersama wakil bupati Roni Imran, sehingga ditargetkan wajib tuntas 100 persen sebab akan dilaksanakan berkelanjutan hingga tahun 2018," ujar bupati.

Banyaknya aduan masyarakat terkait realisasi program ini, akan ditindak lanjuti dengan mengevaluasinya langsung kepada camat dan kepala desa.

"Sehingga hari ini, saya sengaja turun di setiap kecamatan dan desa untuk mengevaluasi realisasi program ini termasuk meminta pertanggungjawaban persentase pelaksanaannya," ujar bupati.

Evaluasi ini diharapkan bisa menemukan solusi mengapa masih ada rumah sehat layak huni yang belum rampung di setiap desa, apa saja hambatan yang dihadapi dan bagaimana menuntaskannya.

Agenda kunjungan kerja di setiap kecamatan tersebut kata bupati, juga dirangkaikan dengan peninjauan langsung kegiatan fisik yang dijalankan melalui dana APBD maupun APBN.

Sebab berulang kali ia menegaskan agar seluruh pelaksanaan pembangunan harus mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku dengan sistem administrasi yang baik.

Agar tidak ada proyek yang berujung pada permasalahan hukum, sehingga laporan tertulis harus sama dengan realisasi di lapangan.

Sementara itu, kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Gorontalo Utara, Ismail Mootalu mengakui, masih ada program rumah sehat layak huni yang belum terealisasi seratus persen.

"Hasil monitoring kami di seluruh desa, beberapa diantaranya ditemukan pelanggaran administrasi, sehingga menyebabkan realisasi rumah sehat layak huni terhambat," ujarnya.

Kendala yang paling banyak ditemui kata ia, adalah kearifan budaya lokal yang masih dipegang teguh masyarakat setempat terkait pembangunan rumah yang harus disesuaikan dengan bulan baik berdasarkan penanggalan bulan Islam atau hijriyah.

Banyak pemilik rumah enggan melaksanakan perbaikan di saat bulan-bulan tertentu, sebab harus menunggu bulan baik sesuai adat dan kepercayaan masyarakat Gorontalo.

Padahal tahun anggaran ini segera berakhir sehingga pihaknya kata Ismail, harus berkonsentrasi penuh mencari solusi terbaik untuk merealisasikan program tersebut sesuai target.