Kamis, 19 Oktober 2017
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar porsi penugasan PT PLN (Persero) bisa dikurangi sehingga perusahaan listrik itu dapat lebih efisien. Luhut dalam jumpa pers 3 Tahun Kabinet ...
  • Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah Indonesia terus mengajak Qatar untuk meningkatkan investasinya di berbagai sektor. "Paduka yang mulia Emir Al Thani dan saya tadi telah membahas upaya memperkuat kerja sama ...
  • Pemerintah Indonesia mendorong momentum kesepakatan damai antara dua kelompok Palestina yang telah lama berseteru, Hamas dan Fatah, dimanfaatkan untuk memperkuat upaya perjuangan menuju kemerdekaan Palestina. "Tentu ...
  • Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebutkan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan PDB nasional selama tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). ...
  • Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi Saptogiri dan anak buahnya Ali Sadli didakwa menerima suap Rp240 juta dari Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan ...
  • Wakil Presiden M. Jusuf Kalla (JK) menegaskan hanya kemajuan teknologi yang akan bisa meningkatkan hasil produksi pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan dunia yang terus meningkat akibat bertambahnya penduduk dan ...
  • Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan akan melakukan penelitian administratif untuk partai politik (politik) calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 selama 30 hari, sebelum melakukan verifikasi faktual. ...
  • Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani tiba di Istana Bogor, Jawa Barat pada Rabu untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo dalam lawatannya ke sejumlah negara di Asia Tenggara. Menurut laporan Antara di Istana ...
  • Pernyataan blak-blakan Presiden Joko Widodo soal isu Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dituduhkan kepadanya, dan berbagai tanggapan seputar isi pidato perdana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai "pribumi" ...
  • Presiden Joko Widodo membantah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Ormas bersifat represif karena justru dalam penyusunannya dibuat secara demokratis. "Kesimpulan yang ada saat ini memang dibutuhkan sebuah ...