Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 ke Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Gorontalo, melalui video konferensi.
Konferensi dilakukan oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo, Rahmadi, Senin.
“Penyerahan LKPD kami serahkan melalui video konferensi, karena adanya edaran pemerintah untuk tidak menggelar kegiatan yang mengumpulkan orang banyak sebagai langkah mengantisipasi penyebaran virus Corona,” kata Wagub.
Pada video konferensi tersebut, kedua belah pihak menandatangani berita acara serah terima LKPD.
Pemprov Gorontalo sebelumnya telah menyampaikan fisik LKPD tersebut kepada BPK, melalui jasa pengiriman.
“Fisik laporannya sudah kami kirimkan lewat kurir,” ujar Inspektur Provinsi Gorontalo, Sukril Gobel.
Sukril menjelaskan, setelah diterimanya laporan tersebut, BPK akan segera melakukan "entry meeting" untuk melakukan pemeriksaan selama 30 hari ke depan.
Namun karena kondisi saat ini masih darurat virus COVID-19, Perwakilan BPK Gorontalo masih menunggu petunjuk dari BPK RI terkait teknis pemeriksaan tersebut.
“Mereka juga masih menunggu informasi dari kami, bagaimana mekanisme pemeriksanaan karena sejak tanggal 23 Maret 2020 Pemprov Gorontalo telah menerapkan sistem bekerja dari rumah bagi Aparatur Sipil Negara,” jelasnya.
Ia menambahkan, walaupun di tengah kondisi wabah virus Corona, pihaknya sudah berusaha menyajikan laporan yang sesuai dengan standar pemerintah.
Sukril optimisi, LKPD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2019 akan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Kita sudah berupaya menyajikan laporan sesuai dengan standar audit, sehingga diharapkan opininya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu Opini WTP,” tandasnya.**
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020
Konferensi dilakukan oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo, Rahmadi, Senin.
“Penyerahan LKPD kami serahkan melalui video konferensi, karena adanya edaran pemerintah untuk tidak menggelar kegiatan yang mengumpulkan orang banyak sebagai langkah mengantisipasi penyebaran virus Corona,” kata Wagub.
Pada video konferensi tersebut, kedua belah pihak menandatangani berita acara serah terima LKPD.
Pemprov Gorontalo sebelumnya telah menyampaikan fisik LKPD tersebut kepada BPK, melalui jasa pengiriman.
“Fisik laporannya sudah kami kirimkan lewat kurir,” ujar Inspektur Provinsi Gorontalo, Sukril Gobel.
Sukril menjelaskan, setelah diterimanya laporan tersebut, BPK akan segera melakukan "entry meeting" untuk melakukan pemeriksaan selama 30 hari ke depan.
Namun karena kondisi saat ini masih darurat virus COVID-19, Perwakilan BPK Gorontalo masih menunggu petunjuk dari BPK RI terkait teknis pemeriksaan tersebut.
“Mereka juga masih menunggu informasi dari kami, bagaimana mekanisme pemeriksanaan karena sejak tanggal 23 Maret 2020 Pemprov Gorontalo telah menerapkan sistem bekerja dari rumah bagi Aparatur Sipil Negara,” jelasnya.
Ia menambahkan, walaupun di tengah kondisi wabah virus Corona, pihaknya sudah berusaha menyajikan laporan yang sesuai dengan standar pemerintah.
Sukril optimisi, LKPD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2019 akan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Kita sudah berupaya menyajikan laporan sesuai dengan standar audit, sehingga diharapkan opininya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu Opini WTP,” tandasnya.**
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020