Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, terus memperjuangkan nasib tenaga honorer daerah.
"Tentang rencana penghapusan honorer daerah tahun 2023, akan terus diperjuangkan di tingkat pusat. Sebab daerah ini perlu penyesuaian bertahap agar tidak menimbulkan persoalan baru tentang ketenagakerjaan dan kebutuhan aparatur di lingkungan birokrasi," kata Ketua Komisi I DPRD Gorontalo Utara, Rina Polapa, di Gorontalo, Kamis.
Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan persoalan minim sumber daya aparatur di daerah yang tidak mungkin diatasi dalam waktu cepat.
Seperti kondisi kekurangan guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencapai ribuan orang.
"Sebab tidak mungkin pemerintah daerah merekrut 3 ribuan guru tidak tetap setiap tahun, jika tidak terjadi kekurangan," katanya.
Hal yang sama terjadi di lingkungan birokrasi. Contoh paling dekat kata perempuan berjilbab itu, adalah tenaga honorer yang dipekerjakan di Sekretariat DPRD.
Jumlahnya bahkan mencapai lebih dari 100 orang, sebab sumber daya aparatur berstatus PNS memang sangat sedikit di lembaga tersebut.
Perbandingannya terlalu mencolok. Kondisinya, jumlah PNS hanya 20 orang, tidak mampu menangani tugas-tugas di lembaga ini dengan merangkap-rangkap.
"Kondisi ini membuat pemerintah harus merekrut tenaga honor agar dapat menopang minim aparatur berstatus PNS," katanya.
Belum lagi kebutuhan untuk tenaga spesifik yang tidak dapat digantikan oleh PNS. Seperti petugas kebersihan, supir, penjaga kantor, sekretaris pribadi bahkan ajudan pejabat publik yang ada di lembaga ini.
Kondisi yang ditemui di salah satu organisasi perangkat daerah, dari total sekitar 34 organisasi dalam pemerintahan ini.
Olehnya, DPRD akan terus memperjuangkan kebutuhan tersebut, termasuk nasib para tenaga honor daerah agar tidak kehilangan pekerjaan sebelum ditemukan solusi terbaik untuk melangsungkan hidup.***
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022
"Tentang rencana penghapusan honorer daerah tahun 2023, akan terus diperjuangkan di tingkat pusat. Sebab daerah ini perlu penyesuaian bertahap agar tidak menimbulkan persoalan baru tentang ketenagakerjaan dan kebutuhan aparatur di lingkungan birokrasi," kata Ketua Komisi I DPRD Gorontalo Utara, Rina Polapa, di Gorontalo, Kamis.
Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan persoalan minim sumber daya aparatur di daerah yang tidak mungkin diatasi dalam waktu cepat.
Seperti kondisi kekurangan guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencapai ribuan orang.
"Sebab tidak mungkin pemerintah daerah merekrut 3 ribuan guru tidak tetap setiap tahun, jika tidak terjadi kekurangan," katanya.
Hal yang sama terjadi di lingkungan birokrasi. Contoh paling dekat kata perempuan berjilbab itu, adalah tenaga honorer yang dipekerjakan di Sekretariat DPRD.
Jumlahnya bahkan mencapai lebih dari 100 orang, sebab sumber daya aparatur berstatus PNS memang sangat sedikit di lembaga tersebut.
Perbandingannya terlalu mencolok. Kondisinya, jumlah PNS hanya 20 orang, tidak mampu menangani tugas-tugas di lembaga ini dengan merangkap-rangkap.
"Kondisi ini membuat pemerintah harus merekrut tenaga honor agar dapat menopang minim aparatur berstatus PNS," katanya.
Belum lagi kebutuhan untuk tenaga spesifik yang tidak dapat digantikan oleh PNS. Seperti petugas kebersihan, supir, penjaga kantor, sekretaris pribadi bahkan ajudan pejabat publik yang ada di lembaga ini.
Kondisi yang ditemui di salah satu organisasi perangkat daerah, dari total sekitar 34 organisasi dalam pemerintahan ini.
Olehnya, DPRD akan terus memperjuangkan kebutuhan tersebut, termasuk nasib para tenaga honor daerah agar tidak kehilangan pekerjaan sebelum ditemukan solusi terbaik untuk melangsungkan hidup.***
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022