Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo meminta pemerintah daerah setempat untuk menggandeng tokoh agama dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual pada anak.
"Pendekatan agama melalui berbagai media baik sekolah formal maupun non formal termasuk kegiatan pengajian, sekolah minggu dan lainnya, diharapkan dapat dilakukan pemerintah daerah lebih kuat lagi dalam upaya mencegah kekerasan seksual di daerah ini," kata Ketua Komisi III DPRD Gorontalo Utara Aryati Polapa di Gorontalo, Rabu.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setempat menyebut Tahun 2023 kasus kekerasan seksual pada anak mencapai 26 kasus dan perempuan mencapai 11 kasus.
Sementara Tahun 2024 hingga saat ini terdapat 14 kasus kekerasan pada anak.
"Angka ini cukup memprihatinkan dan memerlukan penanganan serius," kata perempuan yang pernah menjabat Kepala Dinas Pendidikan setempat.
Menurutnya kekerasan seksual pada anak tidak boleh dibiarkan tanpa penanganan tegas. Khususnya penanganan melalui upaya pencegahan.
Aryati menekankan pencegahan melalui pendekatan agama pun perlu menjadi prioritas.
DPRD mendorong pemerintah daerah bekerja sama menyatukan berbagai lembaga dalam sebuah tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual maupun bentuk-bentuk kejahatan lainnya kepada anak dan perempuan dengan menggandeng para tokoh agama.
"Saya pun berharap pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran lebih banyak dalam penanganan kasus-kasus kekerasan kepada anak dan perempuan. Paling penting melakukan kegiatan masif untuk mencegah kasus-kasus tersebut melalui pendekatan agama," katanya.
Pemerintah daerah wajib menggandeng tokoh agama, guru agama di sekolah-sekolah maupun guru agama pendidikan non formal dalam upaya masif memberikan pengetahuan sedini mungkin kepada anak-anak untuk dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual. Apalagi sering didapati pelakunya adalah orang terdekat.
Maka kata Aryati, pendekatan agama untuk memberikan pengetahuan agama maupun kecekatan menangkal aksi kekerasan seksual perlu diberikan sedini mungkin kepada seluruh generasi muda.
Edukasi bagi masyarakat dalam mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan pada anak dan perempuan perlu dilakukan masif baik di sekolah maupun lingkungan sosial.
"Paling efektif melalui pendekatan agama dengan mendorong peran aktif para tokoh agama," katanya.
Penjabat Bupati Gorontalo Utara Sila Botutihe mengatakan pihaknya mendukung penuh upaya pencegahan kekerasan pada anak dan perempuan di daerah itu.
Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak bahkan melakukan 'roadshow' ke seluruh sekolah dalam rangka memberi edukasi kepada anak sekolah untuk mampu mencegah aksi-aksi kekerasan seksual.
"Kami berharap kegiatan ini sebagai salah satu bentuk edukasi paling terdepan dalam upaya mencegah kasus kekerasan seksual di daerah ini," katanya.***
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2024
"Pendekatan agama melalui berbagai media baik sekolah formal maupun non formal termasuk kegiatan pengajian, sekolah minggu dan lainnya, diharapkan dapat dilakukan pemerintah daerah lebih kuat lagi dalam upaya mencegah kekerasan seksual di daerah ini," kata Ketua Komisi III DPRD Gorontalo Utara Aryati Polapa di Gorontalo, Rabu.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setempat menyebut Tahun 2023 kasus kekerasan seksual pada anak mencapai 26 kasus dan perempuan mencapai 11 kasus.
Sementara Tahun 2024 hingga saat ini terdapat 14 kasus kekerasan pada anak.
"Angka ini cukup memprihatinkan dan memerlukan penanganan serius," kata perempuan yang pernah menjabat Kepala Dinas Pendidikan setempat.
Menurutnya kekerasan seksual pada anak tidak boleh dibiarkan tanpa penanganan tegas. Khususnya penanganan melalui upaya pencegahan.
Aryati menekankan pencegahan melalui pendekatan agama pun perlu menjadi prioritas.
DPRD mendorong pemerintah daerah bekerja sama menyatukan berbagai lembaga dalam sebuah tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual maupun bentuk-bentuk kejahatan lainnya kepada anak dan perempuan dengan menggandeng para tokoh agama.
"Saya pun berharap pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran lebih banyak dalam penanganan kasus-kasus kekerasan kepada anak dan perempuan. Paling penting melakukan kegiatan masif untuk mencegah kasus-kasus tersebut melalui pendekatan agama," katanya.
Pemerintah daerah wajib menggandeng tokoh agama, guru agama di sekolah-sekolah maupun guru agama pendidikan non formal dalam upaya masif memberikan pengetahuan sedini mungkin kepada anak-anak untuk dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual. Apalagi sering didapati pelakunya adalah orang terdekat.
Maka kata Aryati, pendekatan agama untuk memberikan pengetahuan agama maupun kecekatan menangkal aksi kekerasan seksual perlu diberikan sedini mungkin kepada seluruh generasi muda.
Edukasi bagi masyarakat dalam mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan pada anak dan perempuan perlu dilakukan masif baik di sekolah maupun lingkungan sosial.
"Paling efektif melalui pendekatan agama dengan mendorong peran aktif para tokoh agama," katanya.
Penjabat Bupati Gorontalo Utara Sila Botutihe mengatakan pihaknya mendukung penuh upaya pencegahan kekerasan pada anak dan perempuan di daerah itu.
Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak bahkan melakukan 'roadshow' ke seluruh sekolah dalam rangka memberi edukasi kepada anak sekolah untuk mampu mencegah aksi-aksi kekerasan seksual.
"Kami berharap kegiatan ini sebagai salah satu bentuk edukasi paling terdepan dalam upaya mencegah kasus kekerasan seksual di daerah ini," katanya.***
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2024