"Perbaiki lagi data yang ada, sebab dengan data kita akan mudah mengantisipasi dan menanggulangi bencana yang sangat rawan terjadi di kabupaten ini," kata Roni Imran, anggota Fraksi Nasional Demokrat yang menjabat sebagai Wakil Ketua I DPRD Gorontalo Utara, di Gorontalo, Rabu.
Selanjutnya, menurut dia, pemerintah daerah mesti menyampaikan imbauan sampai ke pemerintah desa untuk menggerakkan warga melakukan penghijauan, terutama di daerah yang rawan tanah longsor dan banjir.
Pemerintah daerah, ia mengatakan, juga sebaiknya melakukan upaya normalisasi sungai, membangun tanggul pengaman, membangun embung, dan membenahi sistem drainase.
"Longsor akan menjadi sulit diantisipasi jika kita tidak memiliki kesiapan dari segi alokasi anggaran, mengingat hampir seluruh wilayah perbukitan yang dimiliki, tidak lagi banyak menyisakan area tangkapan air atau hampir seluruhnya gundul karena aktivitas perekonomian, seperti pembukaan lahan untuk pertanian, perkebunan dan kehutanan," tutur Roni.
Ia menambahkan pemerintah daerah membutuhkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur penanggulangan bencana tersebut karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Harus lebih gigih memperjuangkan kucuran dana alokasi khusus (DAK) dari kementerian terkait, mengingat membangun infrastruktur di daerah ini sangat mendesak," katanya.
Di samping itu, ia melanjutkan, imbauan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie kepada petani agar tidak bercocok tanam di area dengan kemiringan di atas 20 derajat karena bisa memicu tanah longsor.
"Intinya, kita berjuang secara masif untuk menghindarkan daerah ini agar tidak bersahabat dengan bencana alam," katanya.
