Anggota DPR sebut tiga "pekerjaan rumah" bagi Jenderal Andika

Hasil tangkapan layar ketika Anggota Komisi I DPR RI H. Sukamta memberi paparan dalam seminar bertajuk “Pengembangan Desa Digital pada Masa Pandemi COVID-19” yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Ditjen IKP Kominfo, dan dipantau dari Jakarta, Jumat (5/11/2021). ANTARA/Putu Indah Savitri

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai ada tiga "pekerjaan rumah" yang harus diselesaikan calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, salah satunya terkait memanasnya situasi di Laut Natuna Utara.

"Pertama, tugas menjaga kedaulatan NKRI khususnya di wilayah perbatasan yang sedang memanas seperti di Laut Natuna Utara, perbatasan Papua dengan Papua Nugini," kata Sukamta di Jakarta, Senin.

Dia menilai kedua wilayah tersebut menjadi perhatian dari masyarakat Indonesia dan internasional. Karena itu menurut dia langkah taktis, strategis dan humanis harus dilakukan secara tepat.

Sukamta mengatakan, "PR" kedua adalah pertahanan siber dan bawah laut, karena beberapa tahun terakhir pertahanan siber dan bawah laut Indonesia berulangkali bobol.

"Peretas membobol situs-situs pemerintah, mengambil data-data strategis negara. Sedangkan 'seaglider' memetakan bawah laut Indonesia dengan beragam potensi lautannya. Panglima TNI yang baru harus punya strategi dan solusi menangani masalah-masalah ini," ujarnya.

Ketiga menurut dia, meningkatkan kapasitas, kualitas, profesionalitas dan kesejahteraan anggota TNI yang memadai dengan harapan bisa mendorong peningkatan kualitas anggota TNI.

Dia menilai jangan sampai ada lagi berita-berita tentang kondisi memprihatinkan anggota TNI beserta alat utama sistem senjata (alutsista) yang sedang berjuang di garda depan pertahanan negara.

"TNI harus terus memperkuat dan memelihara alutsista pertahanan dengan baik. Selain itu harus mengedepankan industri pertahanan dalam negeri," tuturnya.

Sukamta juga meminta Panglima TNI yang baru agar fokus pada tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) dan tidak ikut terseret hiruk pikuk politik menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.