Gorontalo (ANTARA) - Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya meminta belanja wajib di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Gorontalo agar dianggarkan untuk 12 bulan penuh setiap tahun anggaran.
Ismail Pakaya di Gorontalo, Selasa, menyelisik Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah dalam rapat koordinasi di Dinas Perhubungan, dan Dinas Kominfo dan Statistik.
Menurutnya, belanja wajib seperti gaji pegawai tetap dan honorer, belanja listrik dan air merupakan belanja yang harus dianggarkan 12 bulan penuh.
Pola penganggaran yang hanya delapan dan 10 bulan merupakan hal yang keliru.
"Gaji pegawai tetap dan honorer, bayar listrik dan air itu termasuk belanja wajib. Maka wajib dianggarkan 12 bulan. Kalian bangun terminal tapi kantornya tidak ada listrik buat apa?” kata Ismail.
Staf Ahli Menteri Tenaga Kerja RI itu meminta semua organisasi perangkat daerah membuat skala prioritas dalam penyusunan anggaran.
Belanja yang tidak berhubungan dengan pelayanan dan belum mendesak agar dialihkan untuk yang lebih prioritas.
"Ini ada anggaran membangun terminal sebesar Rp10 miliar. Buat apa itu? Saya lebih setuju kalau bisa dirasionalisasi lagi dengan pengadaan bus sekolah. Hitung berapa jumlah bus yang diperlukan. Seperti di SMA Negeri 5 tidak ada yang mau sekolah di situ, katanya jauh padahal hanya di Tamalate. Kita bantu dengan menyiapkan bus sekolah," kata Ismail.
Pada rapat koordinasi itu, ia memberi kesempatan kepada Kadis Kominfo dan Statistik Rifli Katili untuk memaparkan program yang tersebar di sekretariat, bidang IKP, Aptika dan statistik.
Pemaparan itu bagian dari menelisik anggaran di setiap organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan untuk percepatan realisasi sesuai anggaran yang ada.
Gubernur Gorontalo: Belanja wajib APBD dianggarkan 12 bulan penuh
Selasa, 5 September 2023 21:08 WIB