Pemkab Gorontalo dan BPKP evaluasi pengendalian inflasi

Kabupaten Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo melakukan evaluasi pengendalian inflasi di Kabupaten Gorontalo.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Gorontalo Darwin Romy Sjahrain di Gorontalo, Selasa, mengatakan evaluasi yang dilakukan oleh BPKP tersebut dilakukan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

"Sejak tahun 2024, Kabupaten Gorontalo telah menjadi daerah yang menjadi sampel dalam pengukuran inflasi melalui indeks harga konsumen (IHK)," ucap dia.

Hal tersebut kata dia mempengaruhi nilai IHK Provinsi Gorontalo. Bersama dengan Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo kini berkontribusi dalam perhitungan IHK.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus berupaya mengendalikan inflasi dengan fokus pada empat aspek utama.

Pertama, Pemkab Gorontalo memastikan pasokan kebutuhan pokok terjaga untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Kedua, memastikan keterjangkauan harga yang berkala melakukan operasi pasar murah dan memantau harga barang di pasaran.

Ketiga, kelancaran transportasi dipastikan untuk kelancaran distribusi barang untuk mencegah penumpukan dan kenaikan harga dan keempat, melakukan komunikasi yang efektif, yakni, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang upaya pengendalian inflasi.

Romy mengatakan meskipun terjadi kenaikan inflasi secara year-on-year, pemerintah daerah telah berupaya maksimal dalam mengendalikan inflasi dari Januari hingga Juni 2024.

Diharapkan IHK Juli yang akan diumumkan pada Agustus nanti menunjukkan penurunan, sehingga Kabupaten Gorontalo dapat mencapai kestabilan dalam pengendalian inflasi.

"Upaya pengendalian inflasi ini merupakan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong stabilitas ekonomi di Kabupaten Gorontalo," kata dia.