Gubernur Gorontalo: pengawasan anggaran perlu komprehensif

Gorontalo (ANTARA) - Penjabat Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin menyebut pengawasan anggaran perlu dilakukan secara komprehensif dan transparan.

"Kita semua memahami bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh alokasi anggaran, tetapi juga oleh pengawasan yang komprehensif dan transparan. Dengan pengawasan yang tepat dapat mengidentifikasi masalah sejak dini," kata Rudy pada Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) yang digelar Inspektorat Provinsi Gorontalo, di Kota Gorontalo, Selasa.

Rakorwasda tersebut dirangkaikan dengan pemutakhiran data tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2024.

Rudy mengatakan pengawasan bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi merupakan tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.

Menurutnya dalam konteks keberlanjutan pembangunan, perlu dipastikan bahwa semua rekomendasi hasil temuan Inspektorat ditindaklanjuti dengan baik.

Pemutakhiran data tindak lanjut menjadi krusial agar dapat mengevaluasi dan memperbaiki, serta mencegah terjadinya kesalahan yang sama di masa mendatang.

"Saya percaya dengan pengawasan yang baik, dapat dipastikan semua program yang kita laksanakan bisa memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Gorontalo," katanya.

Inspektur Provinsi Gorontalo Misranda Nalole mengatakan Rakorwasda 2024 mengangkat tema "Pengawasan Berdampak Terhadap Keberlanjutan Program Pembangunan Daerah".

Tema tersebut bermakna bahwa keberlanjutan program pembangunan adalah kunci untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Rakorwasda ini untuk pertama kalinya dilaksanakan setelah pandemi COVID-19.

Tujuannya untuk memperbaharui dan memverifikasi data tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat, menyusun strategi pengawasan yang lebih efektif, serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

Rakorwasda dihadiri oleh pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo, serta Inspektur Kabupaten/Kota.

Kegiatan tersebut diisi paparan materi dengan narasumber dari BPKP, Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo.