Hamilton, Kanada (ANTARA) - PBB pada Rabu (8/1) melaporkan adanya pembatasan ketat dari pihak Israel terhadap upaya bantuan kemanusiaan di Gaza, di mana warga sipil menghadapi "tingkat kekerasan yang mengerikan" di tengah serangan yang masih berlangsung.
"Rekan-rekan kami dari Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) melaporkan bahwa warga sipil Palestina mengalami tingkat kekerasan yang mengerikan akibat pertempuran yang terus berlanjut di seluruh Jalur Gaza," kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric, dalam sebuah konferensi pers.
Ia mengatakan bahwa PBB dan mitra-mitranya telah memberikan bantuan kepada lebih dari 2.000 keluarga di Gaza bagian selatan dan tengah antara 22 Desember hingga 4 Januari.
"Kami juga membantu sekitar 200 keluarga di wilayah gubernuran Gaza itu sendiri," tambahnya.
Namun, Dujarric mencatat bahwa otoritas Israel terus menolak upaya bantuan yang dipimpin PBB untuk mencapai wilayah gubernuran Gaza Utara, di mana warga Palestina telah terkepung selama lebih dari 90 hari.
Mengenai upaya pengiriman bantuan PBB yang gagal kemarin, Dujarric menyampaikan, "Kemarin di seluruh Gaza, otoritas Israel hanya mengizinkan empat dari delapan permintaan kami untuk pergerakan kemanusiaan yang terkoordinasi. Sisanya ditolak atau dibatalkan karena alasan keamanan atau tantangan logistik."
Dujarric juga membacakan pernyataan Komisaris Jenderal Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), Philippe Lazzarini, yang memperingatkan krisis yang mengancam jika keputusan Israel untuk melarang lembaga tersebut berlaku.
"Keputusan ini akan berdampak buruk bagi orang-orang yang didukung oleh UNRWA," kata Lazzarini dalam pernyataannya, dengan menyebutkan hilangnya akses pendidikan bagi 700.000 anak serta runtuhnya layanan bantuan dan kesehatan penting.
Pada Oktober 2024, Knesset, parlemen Israel, mengesahkan undang-undang yang secara efektif melarang operasi UNRWA di wilayah Palestina yang diduduki.
Larangan tersebut dijadwalkan mulai berlaku akhir Januari 2025, tiga bulan setelah undang-undang disahkan.
Israel menuduh beberapa pegawai UNRWA terlibat dalam serangan lintas batas pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas.
Tuduhan ini dengan tegas dibantah oleh lembaga PBB tersebut.
PBB kembali menegaskan komitmennya terhadap netralitas, sementara warga Palestina percaya bahwa Israel bertujuan membubarkan UNRWA dan menghapuskan isu pengungsi.
Didirikan pada tahun 1949, UNRWA menyediakan bantuan bagi pengungsi Palestina yang terusir selama pembentukan negara Israel.
Saat ini, badan tersebut beroperasi di lima wilayah utama, Gaza, Tepi Barat, Yordania, Suriah, dan Lebanon, melayani hampir 5,9 juta pengungsi Palestina, menurut data yang dimilikinya.
Tentara Israel terus melakukan perang genosida di wilayah tersebut yang telah menewaskan hampir 46.000 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, sejak 7 Oktober 2023, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera.
Sumber: Anadolu
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PBB sebut Israel terus batasi upaya bantuan kemanusiaan di Gaza utara
