Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mempersilakan kelompok Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) untuk melakukan aksi damai di Jakarta pada 2 Desember 2016.
"Demonstrasi adalah penyampaian pendapat di muka umum. Itu merupakan hak konstitusi warga. Silakan saja. Asal damai dan tidak mengganggu ketertiban umum," kata Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, di Mabes Polri, Jakarta, Senin.
Namun ia menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan dalam aksi demonstrasi diantaranya melakukan aksi yang mengganggu kepentingan umum dengan menggelar aksi di jalan protokol.
Untuk itu ia melarang rencana pelaksanaan salat Jumat di Jalan Sudirman, Bundaran Hotel Indonesia hingga Jalan MH Thamrin, Jakarta pada 2 Desember.
"Kalo mau salat Jumat di (Mesjid) Istiqlal, Lapangan Banteng, Lapangan Monas, silakan. Tapi kalau di jalan protokol seperti di Jalan Thamrin, Bundaran HI hingga Jalan Sudirman, itu tidak boleh karena itu jalan umum mengganggu para pengguna jalan. Itu dipastikan dilarang," katanya.
Sebelumnya Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) mengumumkan rencana menggelar unjuk rasa pada 2 Desember 2016 untuk menuntut penahanan gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara itu.
"Karena Ahok tidak ditahan, maka GNPF MUI menggelar aksi Bela Islam III pada 2 Desember 2016 dengan tema Bersatu dan Berdoa Untuk Negeri," kata juru bicara FPI Munarman.
Kendati demikian, GNPF MUI berjanji aksi massa 2 Desember akan berlangsung damai.
Dalam aksi 2 Desember, GNPF MUI akan menggelar ibadah shalat Jumat, shalawat dan istighosah di sepanjang jalan Medan Merdeka Barat hingga Bundaran Hotel Indonesia.
"Kegiatannya adalah shalat Jumat bersama di mana posisi imam di Bundaran HI," katanya.
Sementara Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq menambahkan tanggal 2 Desember bertepatan dengan Jumat Kubro dan awal Maulid Akbar karenanya dinilai sebagai saat yang tepat untuk berdoa bersama.
