Rupiah akan kembali menguat pada keseimbangan baru pascatarif Trump

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai rupiah akan kembali menguat pada keseimbangan baru setelah pengumuman tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump.

“Dalam kondisi seperti sekarang ini, pelemahan ekonomi domestik dan pelemahan nilai tukar rupiah adalah hal yang lumrah terjadi dan rupiah akan berada dalam kondisi overshoot (pelemahan yang cepat dalam waktu pendek), untuk kemudian kembali menguat pada keseimbangan baru,” kata Fakhrul di Jakarta, Jumat.

Ia menyoroti kebijakan baru Presiden AS Donald Trump yaitu penetapan tarif resiprokal untuk sejumlah negara termasuk Indonesia, yang dinilainya akan membawa kesempatan sekaligus keseimbangan baru.

Sebagaimana diketahui, mulai 2 April 2025 AS memberlakukan tarif dasar 10 persen plus tambahan 32 persen untuk Indonesia. Fakhrul memandang, pemerintah RI sebaiknya tidak reaktif dan melakukan tindakan balasan yang terlalu cepat.

Belajar dari proses yang terjadi sebelumnya, ia menilai ada kecenderungan pemerintahan Donald Trump lebih menggunakan metode Carrot and Stick, dengan penetapan tarif baru ini sebagai permulaan.

“Negosiasi bilateral antarnegara terkait perdagangan adalah hal yang selanjutnya akan dilakukan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kondisi dunia sekarang ini mulai mengalami perubahan dengan terjadinya pelemahan multilateralisme. Ke depannya, perjanjian kerja sama ekonomi akan lebih banyak dilakukan langsung antar negara atau bilateral.

“Dalam kondisi seperti sekarang ini, pelemahan ekonomi domestik dan pelemahan nilai tukar rupiah adalah hal yang lumrah terjadi dan rupiah akan berada dalam kondisi overshoot (pelemahan yang cepat dalam waktu pendek), untuk kemudian kembali menguat pada keseimbangan baru,” katanya.

Untuk bisa memiliki keseimbangan baru rupiah yang kuat, Fakhrul menuturkan pemerintah harus melakukan beberapa hal.

Beberapa yang bisa dilakukan adalah proses realokasi anggaran sehingga perputaran ekonomi dalam negeri bisa meningkat. Pemerintah juga perlu memberikan komunikasi baik kepada masyarakat dan pasar keuangan tentang langkah konkret untuk memastikan ketergantungan Indonesia pada ekonomi global bisa turun dalam jangka waktu yang cepat.

“Isu ketahanan pangan, energi dan kesehatan menjadi hal penting terkait dengan meningkatnya tensi perang dagang," ujarnya.

Selain itu, Fakhrul memandang tantangan perang dagang ini malah bisa membuka kesempatan khusus kepada Indonesia untuk bisa mendapatkan pasar tertentu dengan Amerika Serikat, mulai dari sektor tekstil, alas kaki, furniture, komponen otomotif dan nikel.

“Namun sekali lagi, kita harus sadar bahwa tidak ada lagi kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat akan dilaksanakan dengan rule based. Kecenderungan untuk negosiasi yang alot akan terjadi,” tuturnya.

Menurut dia, para diplomat ekonomi Indonesia harus lihai dalam bernegosiasi terkait urusan ini, terutama peran Kementerian Luar Negeri yang akan semakin penting dalam membawa agenda-agenda ekonomi Indonesia ke tingkat global.

Indonesia disarankan harus tetap dalam posisi netral sambil terus membangun relasi dengan negara-negara anggota BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan) maupun Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

“Ke depannya, Indonesia harus tetap menjaga posisi netral dengan terus membangun relasi kepada berbagai negara, baik itu BRICS ataupun OECD untuk bisa memaksimalkan dampak positif untuk perekonomian Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut Fakhrul juga menyoroti pasar keuangan setelah adanya penurunan nilai indeks saham beberapa waktu lalu. Ia mengimbau kepada para investor untuk tidak takut atas sentimen baru soal perang dagang.

“Karena 80 persen dari situasi ini sudah priced in (terprediksi)di pasar. Kalau tak ada aral melintang, seharusnya kita bisa mulai melirik kesempatan yang muncul dari pasar saham yang telah murah,” tuturnya.