Gorontalo (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo turun ke desa-desa menjaring aspirasi di daerah pemilihan masing-masing dalam agenda reses.
"Saat ini kita menjalani masa reses yang dimulai 1 Desember hingga 3 Desember 2025. Seluruh anggota DPRD atau 25 orang wakil rakyat di lembaga ini, serentak turun ke daerah pemilihan masing-masing untuk melaksanakan reses," kata Ketua DPRD Gorontalo Utara Dedy Dunggio di Gorontalo, Senin.
Ia mengatakan reses merupakan ruang strategis bagi para wakil rakyat dalam menyerap aspirasi masyarakat secara langsung yang akan diperjuangkan ke pemerintah daerah, sebagai bahan penyusunan program serta arah kebijakan pembangunan daerah khususnya di tahun anggaran selanjutnya.
Ia mengatakan reses adalah agenda jumpa langsung bersama masyarakat.
"Seluruh anggota DPRD difasilitasi untuk turun ke desa-desa menjumpai masyarakat. Tentu ini bukan kegiatan seremonial, melainkan momentum penting yang menargetkan berdampak besar bagi masyarakat maupun pemerintah daerah," katanya.
Ia pun memastikan seluruh anggota DPRD wajib memahami bahwa reses bukan hanya kewajiban formal, tetapi momentum untuk hadir di tengah masyarakat, mendengar langsung apa yang diperlukan, serta mencari solusi bersama pemerintah daerah untuk menjawab aspirasi yang telah disampaikan.
"Kami membuka ruang diskusi terbuka. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kegiatan reses ini dengan baik khususnya menyampaikan aspirasi pembangunan maupun menyangkut layanan publik yang diperlukan," katanya.
Ia memastikan seluruh aspirasi yang diterima, akan dikumpulkan kemudian dibahas secara internal oleh DPRD serta diperjuangkan melalui penyampaian ke pemerintah daerah.
" Nantinya, hasil pembahasan tersebut dirumuskan menjadi rekomendasi resmi untuk disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan dalam penyusunan program pembangunan tahun selanjutnya," kata Dedy.
Melalui pelaksanaan reses serentak ini, DPRD Gorontalo Utara berharap hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat semakin kuat, sekaligus memastikan setiap keperluan masyarakat dapat masuk dalam program prioritas pembangunan daerah.
